Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membentuk Satuan Tugas Pembangunan base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), yang diisi oleh aparat penegak hukum hingga auditor.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan rencananya satgas akan diresmikan bulan depan.
“Pemerintah sedang melakukan koordinasi tim satgas,” kata Budi dikutip, Selasa (26/9/2023).
Budi mengatakan peresmian Satgas BTS 4G Bakti Kominfo ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan penyelesaian pembangunan BTS 4G di daerah 3T.
Budi berharap Satgas BTS mampu menyelesaikan bottleneck yang terjadi dalam pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo.
“Satgas BTS 4G BAKTI Kominfo akan melibatkan unsur dari aparat penegak hukum, auditor BPK, BPKP, dan kementerian lembaga lainnya,” ujar Menkominfo.
Pemerintah berkomitmen menuntaskan program pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo untuk pemenuhan hak rakyat dalam memperoleh akses infrastruktur digital.
Menteri Kominfo juga meminta semua pihak mendukung percepatan penyediaan infrastruktur digital melalui BTS 4G Bakti Kominfo untuk memberikan akses jaringan digital kepada masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melantik Fadhilah Mathar sebagai Direktur Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), periode 2023-2028, Senin (13/8/2023).
Fadhilah resmi menggantikan Anang Latif. Fadhilah Mathar sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti. Saat Anang Latif tersandung kasus korupsi, Fadhilah Mathar diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bakti.
Berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas nomor 5/M.Kominfo/KP.01.06/01/2023 pada 9 Januari 2023. Fadhilah Mathar unggul atas dua calon lainnya yaitu Kustanto dan Ade Djimanty.
Sayangnya, langkah Fadhilah untuk menggelar jaringan secara merata cukup sulit. Pasalnya, angka pagu alokasi anggaran (pagu definitif) infrastruktur telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) turun 31,17 persen atau sekitar Rp4,4 triliun pada 2024 dibandingkan dengan 2023, yang sebesar Rp13,9 triliun.
Diketahui anggaran infrastruktur telekomunikasi merupakan anggaran yang digunakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dalam melakukan pemerataan jaringan.
Pada 2023, anggaran infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp13,9 triliun. Sementara itu pada 2024 tercatat sebesar Rp9,56 triliun atau turun sekitar Rp4,3 triliun.
Dengan jumlah anggaran yang lebih rendah tersebut, Bakti masih memiliki tanggung jawab untuk mendorong pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan menghadirkan base transceiver station (BTS) di sekitar 9.113 desa, serta proyek-proyek lainnya.
