Bisnis.com, JAKARTA - PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) meminta pemerintah agar seleksi 700 MHz tidak dilakukan dengan skema lelang. Emiten operator milik Sinar Mas itu ragu dapat memperoleh spektrum tambahan jika dibagikan dengan skema lelang.
President Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan hal ini didasari persaingan bisnis yang begitu ketat pada saat ini.
“Kalau model seleksi selalu lelang, maka yang kuat akan selalu yang dapat,” ujar Merza dalam paparannya saat Leader Forum bertajuk “Arah Industri Telekomunikasi Indonesia”, Kamis (24/8/2023).
Sekadar informasi, jika dibandingkan dengan Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Axiata, Smartfren merupakan operator dengan jumlah pelanggan terkecil. Pada 2022, jumlah pelanggan Smartfren mencapai 34 juta dan ditargetkan menjadi 38 juta pada 2023.
Jumlah tersebut, sekitar seperlima dari total pelanggan Telkomsel yang mencapai sekitar 153 juta pada semester I/2023. Sejalan dengan jumlah pelanggan yang dikit itu, jumlah frekuensi yang dioperasikan juga relatif ramping yaitu 40 MHz di pita 2,3 GHz.
Merza berpendapat, jika memang pemerintah tetap melakukan lelang, diharapkan frekuensi dilelang dengan harga yang murah.
Apalagi, lanjutnya, 700MHz bukanlah frekuensi emas ataupun frekuensi yang cocok untuk 5G. Oleh karena itu, Merza meminta agar pemerintah jangan memainkan harga spektrumnya sehingga menjadi mahal.
Menurut Merza, hal ini harus dilakukan jika pemerintah ingin adanya persaingan bisnis yang sehat di antara para perusahaan operator seluler.
Kemudian jika ke depannya dibuka tata ulang yang lebih besar sehingga akan lebih banyak frekuensi-frekuensi baru. Menurut Merza, pada saat itulah boleh diubah proses mekanisme data awardingnya dengan harga yang lebih kompetitif.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail juga menyatakan jika ada opsi-opsi selain lelang lainnya perihal lelang frekuensi ini, pemerintah harus berkoordinasi dan persetujuan dari lembaga lainnya.
“Itu opsi-opsi itu dimungkinkan tetapi harus diskusi,” ujar Ismail dalam acara Detikcom Leader Forum, Rabu (24/8/2023).
Sebagai informasi, saat ini Ismail juga mengatakan pada kesempatan ini Kemenkominfo juga mengatakan pemerintah tengah mengkaji sejumlah frekuensi lain yang akan dibuka di masa depan.
Sebelumya, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Denny Setiawan mengatakan saat ini pemerintah tengah fokus memastikan proses penyelesaian ASO secara nasional dapat tuntas dalam waktu dekat.
Setelah ASO selesai, lanjut Denny, Kemenkominfo membuka peluang untuk menggelar seleksi pengguna Digital Dividend 700 MHz. Lelang dilakukan untuk seluruh wilayah layanan Indonesia.
“Apabila ASO nasional dapat dituntaskan dalam waktu tidak terlalu lama, tidak menutup kemungkinan Pemerintah akan melakukan seleksi pengguna Digital Dividend 700 MHz terhadap keseluruhan pita frekuensi 700 MHz di seluruh wilayah Indonesia,” kata Denny.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward menilai penggelaran lelang spektrum 700 MHz pada tahun ini akan membuka peluang pertumbuhan bagi operator karena operator dapat langsung menggunakan spektrum tersebut.
Berbeda dengan lelang-lelang sebelumnya, spektrum 700 MHz dinilai sudah bersih dari siaran analog ketika lelang dilakukan nanti. Alhasil, operator seluler pemenang lelang dapat langsung menggunakan spektrum frekuensi tersebut.
Sementara itu Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa sebelum dilakukan lelang harus dipastikan bahwa ASO tuntas dan frekuensi digital dividen frekuensi 700 MHz bersih di seluruh Indonesia.
