Bisnis.com, JAKARTA - Peretasan data di Indonesia semakin marak. Pada 2023, sudah ada 308 jumlah data korban peretasan baru yang diunggah di Dark Web.
Dikutip dari Indonesia Dark Report yang dibuat Socradar.io, 25,2 persen unggahan yang ada di dark web merupakan unggahan yang terkait administrasi publik.
Kemudian, data tersebut disusul oleh jasa pendidikan (15,2 persen), jasa lainnya (9,9 persen), informasi dan telekomunikasi (9,9 persen), keuangan dan asuransi (8,3 persen), dan layanan kesehatan (4 persen).
Jumlah unggahan baru terbanyak pun terjadi di bulan Januari dengan jumlah total 80 unggahan, kemudian disusul oleh bulan Februari, Maret, dan Juni. Adapun unggahan data baru paling sedikit terjadi pada bulan April yang berada di bawah 20 unggahan.
Menurut laporan tersebut, beragamnya jenis industri yang menjadi korban peretasan ini bergantung pada motif dari masing-masing peretas.
Peretas Bjorka, sosok yang sering meretas instansi pemerintah, administrasi publik, layanan jasa kesehatan, hingga data personal seseorang. Hal ini dikarenakan motif peretasan Bjorka adalah karena dasar politik, ideologi, dan untuk meraup keuntungan.
Sementara untuk grup ransomware Big Head cenderung meretas hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih dari data yang dijual.
Maka dari itu, jenis data yang diretas juga cenderung terkait bidang pendidikan, manufaktur, pemerintah, teknologi, serta servis profesional.
Selain itu, motif ini juga berdampak pada jenis peretasan hingga wilayah peretasan.
Berdasarkan informasi yang dikonfirmasi, Bjorka hanya menyasar Indonesia. Sementara Big Head Ransomware juga menyasar Amerika, Inggris, Italia, Spanyol, Austria, Perancis, Jerman, dan Australia.
Sebagai informasi, serangan siber di Indonesia semakin marak dari tahun ke tahun. Pada 2023 sendiri, sudah ada sejumlah instansi baik pemerintah maupun swasta yang disebut terkena serangan siber dan datanya sudah bocor ke Dark Web.
Mulai dari data dari Bank Syariah Indonesia (BSI), data paspor dari Dirjen Imigrasi, hingga data penduduk Indonesia yang ada di dalam database Dukcapil.
