Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berharap pemimpin baru memiliki visi untuk mendukung pemerataan jaringan telekomunikasi yang saat ini masih banyak 'dihalang-halangi' oleh pemerintah daerah lewat tarif sewa tinggi dan retribusi besar.
Ketua Bidang Rekomendasi Hukum Telematika Mastel Johny Siswandi berharap agar masa politik ini mendapatkan hasil pemimpin yang maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan dari penggelar jaringan.
Menurutnya, pada saat ini masih banyak operator yang kesulitan untuk mengekspansi jaringan karena terkendala regulasi.
“Jadi kami terhambat oleh regulasi yang ada di daerah makin membelenggu kami. Kami mau membangun apa kena, kena pajak taruh kabel di jalanan, dikenai sewa tanah, kemudian kita mau sewa tower juga dikenakan biaya macam-macam.” ujar Johny kepada Bisnis di sela-sela acara FGD Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintah Mendatang, Rabu (9/8/2023).
Diketahui bahwa sejumlah pemerintah daerah masih memungut biaya retribusi dan pajak tinggi terhadap infrastruktur telekomunikasi. Salah satunya adalah Pemkot Surabaya.
Dalam sebuah diskusi, Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy mengaku mengalami kesulitan dalam menggelar jaringan telekomunikasi di Kota Surabaya, akibat implementasi Perda 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Perwali 8 0tahun 2016 tentang Formula Tarif Sewa BMD Berupa Tanah dan/ Bangunan sebagaimana diubah dengan Perwali 1 tahun 2022.
Pada saat itu Walikota Surabaya Tri Rismaharini menginginkan adanya tambahan PAD berupa pengenaan sewa tanah terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi di Kota Surabaya.
Kebijakan tersebut, kata Jerry, bertentangan dengan UU. 28/2009 dimana tanah yang tidak mengubah fungsi tanah seperti penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum dikecualikan dari pemanfaatan kekayaan daerah, sehingga tidak dapat dikenakan sewa tanah.
“Akibat Perda dan Perwali tersebut saat ini belum semua wilayah di Surabaya punya infrastruktur broadband,"ucap Jerry.
Perda dan Perwali juga membuat Satpol PP Kota Surabaya gencar memotong jaringan telekomunikasi anggota APJATEL secara paksa, meski para anggot telah tunduk dengan peraturan yang berlaku.
Sementara itu dalam Laporan Hasil Survei Harapan Dunia Usaha terhadap pemerintahan mendatang, isu mengenai pemertaan jaringan menjadi sorotan para pelaku usaha. 20,3 persen responden ingin agar pemerataan jaringan menjadi isu prioritas yang dikerjakan pemerintah mendatang.
Kepala Bidang Pelatihan dan Sertifikasi Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Firdhyan Adhi Lesmana berharap pada periode tahun politik ini, tidak ada tren ataupun perubahan trafik yang bisa berdampak pada industri telekomunikasi secara umum.
“Kalau dari industri sendiri, kami tidak melihat akan ada anomali atau ada perubahan, tetap akan sama aja,” ujar Adhi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
