Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengkaji ulang cakupan layanan Satelit Satria-1 yang rencananya mengorbit 19 Juni 2023. Ragu jumlah titik yang dilayani kurang atau lebih dari 150.000 titik.
Plt. Dirut Bakti Kemenkominfo Arief Tri Haryanto mengatakan setelah mengorbit, Satelit Satria akan dioperasikan secara bertahap dan dapat dirasakan manfaatnya mulai Januari tahun depan.
Dia menyebut bila mengacu pada dokumentasi perencanaan sebelumnya, Satelit Satria-1 awalnya akan digunakan untuk melayani 150.000 titik layanan, tetapi itu adalah data pada 2017. Adapun saat ini datanya telah berubah.
"Nah sekarang tahun 2023 atau pun nanti satelit itu [beroperasi] di awal 2024, tentu saja titik-titik layanannya sudah berubah," kata Arief dalam konferensi pers, Selasa (13/6/2023).
Dia mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses mengidentifikasi kembali titik-titik layanan yang mana yang akan menggunakan Satelit Satria-1 nantinya.
Sekadar informasi, sebelumnya, cakupan layanan Satelit Satria-1 diklaim akan mencapai hampir 150.000 titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun bila dirinci, Satria-1 akan mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan Pesantren untuk sektor pendidikan.
Kemudian, melayani 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lainnya untuk sektor kesehatan, sehingga memiliki layanan internet cepat yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas layanan kesehatan terutama di daerah 3T.
Selanjutnya, Satria-1 akan membantu TNI dan Polri dalam menfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan yang dapat diandalkan.
Tak berhenti di situ, pada sektor Pemerintah Daerah, Satria-1 akan mendukung 47.900 titik kantor desa/kelurahan dan kecamatan di Indonesia sehingga akan terhubung secara online dengan pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government)
