Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menilai pihaknya dan penyelenggara layanan seluler memiliki tugas besar melakukan pemerataan akses telekomunikasi di seluruh Indonesia.
Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum mendapatkan layanan internet atau blankspot baik di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) maupun wilayah komersial.
“[Wilayah] blankspot ini ada 12.548 desa dan kelurahan bukan seluruhnya ada di wilayah 3T, ada juga di wilayah komersial atau non 3T yang menjadi wilayah operasi operator seluler dan fiber optik,” jelasnya saat menghadiri "Pelepasan Jelajah Sinyal dan Pembukaan Festival Literasi Digital Bisnis Indonesia", pekan lalu di Jakarta.
Johnny mendorong operator seluler untuk berani berinvestasi guna pemerataan akses internet dan mempersempit disparitas digital di Indonesia.
“Kita perlu untuk melihat sumber pembiayaan yang lain yaitu melalui pembiayaan korporasi, mendorong perusahaan-perusahaan operator seluler telekomunikasi dan fiber optik untuk lebih berani investasi di saat yang luar biasa ini di tengah pandemi dan tantangan geopolitik,” ujarnya.
Menurut Johnny setiap opsel harus mengalokasikan capital expenditure (Capex) dan operational expenditure (Opex) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur TIK. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong konsolidasi dan terobosan agar terjadi peningkatan kemampuan operator seluler.
“Tahun yang lalu sampai sekarang bahkan dengan mendorong operator seluler lebih efisien agar tak terjadi double atau triple investment untuk infrastruktur oleh operator seluler,” jelasnya.
Bauran Pembiayaan
Di sektor digital upstream dan downstream, menurut Menkominfo salah satu yang diupayakan Pemerintah adalah blended financing atau bauran pembiayaan. Hal itu dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan sumberdaya manusia.
“Kita harus merancang satu blended financing yang sangat rumit di saat dimana ada tantangan yang besar itu, seperti kontraksi ekonomi, stagflasi, resesi ekonomi. Syukur makro ekonomi kita terbilang cukup baik, namun dia berimplikasi terhadap blended financing yang kita siapkan,” jelasnya.
Johnny menjelaskan blended financing untuk infrastruktur TIK di Indonesia terdiri dari pembiayaan yang dilakukan melalui fasilitas Universal Service Obligation (USO) yang bersumber dari dana sebesar 1/4 persen dari penyelenggara layanan seluler.
Menkominfo mengakui, saat ini hampir semua negara mengalami kesulitan untuk membiayai pembangunan infrastruktur TIK dengan meningkatkan USO.
“Ternyata hampir tidak mungkin, 1/4 persen itu sudah maksimal dan itu berarti perlu dicarikan sumber pembiayaan yang baru. Banyak negara baik itu G7 Countries maupun beberapa negara di Afrika menteri keuangannya selalu mencari jalan bagaimana caranya untuk membiayai dalam rangka to breach the digital divide, mempersempit jurang disparitas digital di negara masing-masing,” tandasnya.
.jpg?w=300&h=221)
