Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah ancaman keamanan data yang getol dilakukan oleh akun peretas atau hacker Bjorka, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) justru menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama.
Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan pihaknya saat ini telah melakukan koordinasi dengan para penegak hukum, salah satunya Direktorat Tindak Pidana Siber untuk kebobolan data yang terjadi beberapa hari ini.
"Kami menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama," katanya dalam keterangan resmi dikutip, Senin (12/9/2022).
Ariandi juga mengatakan pihaknya terus menyikapi dugaan insiden kebocoran data yang terjadi pada beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), khususnya dari lingkup pemerintahan.
BSSN saat ini juga telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.
"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," ujarnya, Sabtu (10/9/2022).
Lebih lanjut, Ariandi mengatakan BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem.
BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE untuk memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Adapun, PP No. 71 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
Sebagai informasi, Bjorka telah melakukan serangan siber terhadap lembaga pemerintahan, perusahaan pelat merah, hingga pejabat negara. Bjorka merupakan akun yang telah membocorkan data PLN, Indihome, data registrasi SIM card hingga data pelanggan MyPertamina.
Terbaru, Bjorka memberikan data pribadi Presiden Joko Widodo terhadap Badan Intelijen Negara, data pribadi beberapa pejabat negara seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Johnny G Plate dan Semuel Pangerapan.
