Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut platform pembayaran PayPal perlu terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum mendaftarkan sebagai PSE lingkup privat.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pendaftaran platform keuangan seperti fintech dan bank biasanya terhambat mendaftarkan dikarenakan mengalami gangguan saat Online Single Submission (OSS).
Semuel juga mengatakan sebelum platform keuangan mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, sudah harus mendaftar dan mendapatkan izin OJK dan BI terlebih dahulu.
"Jadi harus ada izin dari OJK dan BI dulu," jelasnya, Minggu (31/7/2022).
Dia menuturkan ketika PayPal mendaftar, tidak dilakukan oleh perusahaan resminya dan ada beberapa data yang tidak valid. Maka dari Kemenkominfo melakukan suspend terhadap pendaftaran tersebut.
"Nah, Paypal sebenarnya kalau mau ngurus gampang kok, OJK dan BI itu gampang juga ngurusnya ada asistensinya dan Kami tidak menyudutkan PayPal. Hal ini dilakukan untuk menjadikan PayPal sebagai bagian dari Ekosistem Digital Indonesia," ujar Semuel.
Adapun, Kemenkominfo baru saja mengumumkan akan membuka blokir untuk PayPal dengan alasan mendengar keluhan masyarakat terkait pemblokiran PayPal yang banyak dipakai pekerja freelance mendapatkan gajinya.
Kemenkominfo pun memberikan waktu tenggat sampai 5 hari kerja sejak Senin untuk masyarakat mulai migrasi ke platform pembayaran lainnya.
"Nah ini waktunya masyarakat mulai migrasi ke pembayaran lainnya, kan ada remittance. Bank kita juga sudah bisa internasional kok," himbaunya.
