Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa platform media sosial seperti Twitter, Facebook dan WhatsApp sampai saat ini belum mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal ini dipun dikarenakan sebagai bentuk pelanggaran privasi perusahaan dan mengancam privasi pengguna.
Berdasarkan tweet dari Founder Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengatakan jika ketiga platform tersebut mendaftar kepada Kemenkominfo, ketiga platform tersebut dinilai akan melanggar privasi perusahaan dan mengancam privasi pengguna.
" Jika platform ini ikut mendaftar, maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri dan privasi kita sebagai pengguna juga akan terancam," ujar Teguh dikutip pada Minggu (17/7/2022)
Teguh juga mengatakan ada tiga pasal yang bermasalah pada Peraturan Kementerian Komunikasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.
Dia menilai pasal 9 ayat 3 dan 4 peraturan tersebut merupakan pasal berbahaya karena bisa diartikan sebagai pasal "karet".
"Pasal 9 ayat 3 dan 4 ini terlalu berbahaya karena 'meresahkan masyarakat' & 'mengganggu ketertiban umum' ini karet banget. Nantinya bisa digunakan untuk 'mematikan' kritik walaupun disampaikan dengan damai. Dasarnya apa? Mereka (Pemerintah) tinggal jawab, mengganggu ketertiban umum," jelas Teguh.
Teguh juga menilai pada pasal 14 ayat 3 juga merupakan pasal yang dapat membatasi pendapat masyarakat di dunia maya. Dia mengatakan pada pasal ini Pemerintah dapat menurunkan konten/tweet masyarakat yang dinilai meresahkan masyarakat.
"Kok konten saya di-take down? Mereka (Pemerintah) tinggal jawab 'meresahkan masyarakat'," ujarnya.
Dan pada pasal 36, penegak hukum dapat meminta konten komunikasi dan data pribadi masyarakat kepada PSE, Teguh mempertanyakan kedepannya pasal ini akan dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membatasi ataupun menghabisi pergerakan masyarakat yang kontra terhadap pemerintah.
Pakar keamanan siber ini juga menilai pemerintah melalui Kemenkominfo merancang pasal tersebut dengan bertujuan untuk melakukan sensor konten masyarakat dengan keinginan pemerintah.
"Apa jaminannya bahwa ini nantinya tidak akan disalahgunakan untuk membatasi atau menghabisi pergerakan mereka yang kontra pemerintah? Nggak ada kan?" , tegas Teguh.
