Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan kapasitas kabel laut baik domestik maupun internasional di Indonesia masih cukup tinggi baik dari sisi kapasitas maupun jalurnya. Sejalan dengan itu, penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) juga makin dibutuhkan.
Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan sejalan dengan perkembangan teknologi, kapasitas produksi kabel semakin membesar, sehingga ke depan volume tidak menjadi masalah.
Akan tetapi yang menjadi isu, lanjutnya, adalah titik pendaratan dan rutenya yang perlu disinkronkan, khususnya pilihan rute yang saling menyokong kabel laut yang digelar.
"Mengingat hal di atas, pada akhirnya jumlah provider kabel laut internasional yang akan bersaing tidak terlalu banyak. Sebaliknya jumlah provider kabel laut domestik masih banyak dibutuhkan mengingat konsentrasi pulau-pulau dan kota-kota besar yang berpotensi sangat banyak dan tersebar. Termasuk kebutuhan penggelaran kabel darat," kata Sigit, Rabu (2/3/2022).
Lebih lanjut dia menilai, adanya provider kabel laut internasional yang juga penyelenggara konten (OTT) akan sangat berpengaruh terhadap operator telko tradisional yang sudah berinvestasi sangat besar, tapi dengan teknologi lama yang kapasitasnya relatif kecil sehingga mungkin belum mencapai titik break event pengembalian dana.
Untuk itu, sambung Sigit, guna menjaga kesehatan industri telko di Indonesia, para investor kabel laut baru yang juga OTT dapat diwajibkan untuk melakukan kerja sama dengan para operator telko yang mengoperasikan kabel laut internasional maupun domestik.
"Di sisi lain para telko domestik juga perlu kompak dalam menghadapi tawaran kerja sama dari penyelenggara kabel laut baru tersebut," imbuhnya.
Sigit juga menuturkan bahwa pembangunan SKKL terus berlangsung secara global, di seluruh benua, bukan hanya di Indonesia. Jaringan kabel laut ini akan membutuhkan investasi cukup besar, sehingga kekuatan asing yang berskala besar mudah masuk.
Mengingat hal itu, tambah dia, perlu ada langkah nyata kebijakan terkait batas negara agar tidak memudar, dan kedaulatan tetap terjaga. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama dengan operator nasional dalam pembangunan infrastruktur tersebut berlangsung secara saling menguntungkan (win-win solution).
