Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai saat ini pemerintah masih terus mempersiapkan infrastruktur agar akses jaringan internet dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Pasalnya, Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyebut selama dua tahun terakhir atau sejak pandemi Covid-19 melanda, pertumbuhan perusahaan penyedia jasa internet (internet servive provider/ISP) kian marak.
"Kalau infratruktur menurut saya masih on going ya. Selaras dengan bertumbuhnya perusahaan baru ini, kan berarti [infrastruktur] masih jalan terus, kecuali udah nggak ada lagi perusahaan yang bergerak di sektor ISP ini," katanya, Senin (14/2/2022).
Meski begitu, dia tidak menampik bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang masuk kategori blank spot atau belum mendapat akses internet secara maksimal.
Maka dari itu, Arif mengaku tengah mengkomunikasikan dengan pemerintah terutama pemerintah daerah terkait data daerah mana yang masuk ke dalam area blank spot.
"Jadi memang kita sendiri juga lagi coba komunikasi dengan pemerintah khususnya pemerintah daerah karena mereka punya data-data wilayah mana yang blank spot dan lainnya. Nanti ketika data itu sudah terkumpul kita akan ajukan dan sosialisasikan ke teman-teman ISP siapa yang bisa melayani daerah-daerah tersebut," ucapnya.
Menurut Arif, dengan bertambahnya jumlah ISP di Tanah Air, diharapkan dapat menambah infrastruktur jaringan di wilayah Indonesia yang masih terbatas akan akses.
Dengan begitu, lanjut dia, secara langsung kehadiran ISP-ISP tersebut juga dapat mengurangi kesenjangan konektivitas yang masih jadi kendala digitalisasi saat ini.
"APJII akan berusaha menawarkan dan mendorong perusahaan penyedia jasa internet [ISP] agar melayani area-area yang belum terjangkau akses internet [blank spot]," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan isu konektivitas digital tidak hanya menyoal pembangunan, tetapi lebih kepada lingkungan sosial dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Dia menyebut, kesenjangan akses menjadi perhatian khusus Indonesia. Menurutnya, permasalahan ini tidak saja terkait dengan keberadaan infrastruktur dan masalah spasial.
Namun, ada daerah yang komersial, ada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang harus disediakan infrastruktur digital secara khusus.
