Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mahal di daerah Timur Indonesia atau pedesaan terpencil seyogianya tidak dibebankan kepada masyarakat di sana.
Pemerintah disarankan untuk mengeluarkan subsidi atau menetapkan subsidi silang agar harga layanan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) lebih terjangkau.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan perlu ada kebijakan populis dari pemerintah untuk menekan harga layanan di Indonesia Timur. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mahal di sana, tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, karena daya beli dan perekonomian tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa.
Heru mengusulkan agar pemerintah melakukan subsidi silang untuk menekan biaya layanan di wilayah Timur Indonesia, atau di desa-desa terpencil lainnya.
“Subsidi silang dengan orang kota yang ekonominya baik membayar sedikit lebih mahal,” kata Heru, Minggu (10/10/2021).
Cara lain yang dapat ditempuh, sambungnya, adalah dengan memberi keringanan kepada operator dalam pembayaran spektrum frekuensi dan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.
Operator yang menghadirkan layanan di sana, harus memberikan harga yang terjangkau kepada masyarakat. Sebagai gantinya, mereka akan mendapat potongan harga dalam pembayaran BHP Frekuensi.
“Subsidi dari pemerintah dalam bentuk pengurangan biaya spektrum frekuensi atau PNBP lainnya,” kata Heru.
