Bisnis.com, JAKARTA - Rendahnya rata-rata pendapatan per pelanggan (ARPU) yang diperoleh operator seluler menjadi penyebab minimnya infrastruktur telekomunikasi yang hadir di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Sedikitnya jumlah infrastruktur inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab tarif layanan di daerah 3T menjadi mahal, karena ongkos penggelaran mahal, sedangkan penduduk yang menggunakan sedikit dengan daya beli yang juga tidak seberapa.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward menilai rendahnya rerata pendapatan yang dibukukan operator di kawasan 3T dan desa-desa, menjadi salah satu penyebab harga layanan di sana mahal.
Operator menghadirkan jaringan dengan ongkos yang mahal, sedangkan masyarakat tidak banyak yang membeli layanan ataupun jika membeli dengan harga yang termurah. Alhasil, harga layanan di daerah 3T menjadi tinggi.
“Average revenue per user [ARPU] rendah sehingga jumlah BTS berikut jaringan tulang punggungnya masih sedikit,” kata Ian, Minggu (10/10/2021).
Sebagai gambaran, saat peresmian BTS 4G di Papua Barat, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Latif sempat menyatakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan layanan di daerah 3T hanya Rp15 juta per bulan per titik.
Adapun, menurut kabar yang diterima Anang, untuk hadir ke sebuah wilayah, operator seluler minimal harus dapat membukukan pendapatan sekitar Rp75 juta per titik. Artinya, jumlah pendapatan yang dibukukan di daerah 3T hanya seperlima dari batas minimal toleransi operator untuk menghadirkan layanan.
Faktor lain yang membuat tarif menjadi mahal, menurut Ian, adalah terbatasnya toko pulsa di daerah 3T dan daerah-daerah terpencil.
“Karena untuk beli kuota perlu perjalanan, seharusnya ada gerai atau fintek atau bank yang mudah dijangkau,” kata Ian.
Ian mengusulkan agar tarif lebih murah, penjualan pulsa kuota ada hingga daerah 3T, sehingga biaya perjalanan beli kuota pergi dan pulang tidak ada.
“Bisa bekerja sama dengan pihak kecamatan dan lain-lain sebagai agen penyediaan kuota,” ujarnya.
