Proyek BTS Internet 4G di Desa-Desa Perlu Dikebut, Ini Alasannya

Leo Dwi Jatmiko
Senin, 12 Juli 2021 | 06:20 WIB
Teknisi memasang prangkat base transceiver station (BTS) disalah satu tower di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/3/2020).
Teknisi memasang prangkat base transceiver station (BTS) disalah satu tower di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/3/2020).
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah harus terus menggenjot pembangunan base transceiver station (BTS) 4G di desa-desa meski pandemi menggila. Ekonomi digital muncul seiring dengan kehadiran sinyal 4G di suatu kawasan.

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura mengatakan Kemenkominfo harus memprioritas hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi di tengah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat. Pembangunan BTS atau pemancar 4G di 9.113 desa tak boleh ditunda.

“Fokus sebar 4G dahulu karena itu adalah teknologi tepat guna yang memberikan dampak langsung ke masyarakat,” kata Tesar, Minggu (11/7/2021).

Kemudian, kata Tesar, untuk pusat data nasional, Indonesia juga membutuhkan itu namun tidak terlalu mendesak untuk saat ini. Pemerintah dapat menggunakan pusat data yang dimiliki oleh BUMN - seperti punya Telkom dan ICON+ - untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data nasional dalam waktu dekat.

Tesar juga mengatakan pusat data nasional tidak perlu dibangun secara megah. Pusat data nasional lebih baik dibuat secara banyak dan terletak di banyak lokasi agar lebih aman.

“Pusat data milik BUMN dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan seluruh infrastruktur strategis yang telah direncakan Kemenkominfo memiliki peranan penting.

Menurut Ian penyegeraan infrastruktur TIK, membuat Indonesia terhindar dari sejumlah kerugiann yang lebih besar seperti risiko kehilangan pendapatan ekonomi digital, serangan siber, dan lain sebagainya.

“Contoh saat ini untuk konferensi video peladennya (server) ada di internasional, yang seharusnya menetap di dalam negeri. Kalau di dalam negeri bisa diatur lebih baik dari harga dan kualitas layanan,” kata Ian.

Meski pandemi sedang tinggi, Ian yakin proyek pembangunan infrastruktur TIK Kemenkominfo tetap akan rampung. Tantangannya adalah risiko pergeseran waktu penyelesaian. Kemekominfo harus mengawal ketat lintas waktu yang telah dibuat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper