Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk tidak membangun gedung pusat data nasional tersendiri karena bisa dikolaborasikan dengan pihak lain.
Pemerintah berencana membangun sendiri data center sebagai Pusat Data Nasional (PDN). PDN yang direncanakan menyatukan 2.700 data center Pemerintah tersebut, akan dibangun di Bekasi, Batam, Ibu Kota Negara Baru dan Labuan Bajo.
Pendanaan untuk PDN tersebut akan menggunakan pembiayaan dari negara Prancis dan Korea Selatan.
Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai sejatinya memang Pemerintah perlu menyelenggarakan PDN. Namun, untuk penyelenggaraan PDN, Pemerintah tidak perlu membangun.
Pemerintah seharusnya melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha penyelenggara data center demi memanfaatkan kapasitas data center idle yang dimiliki pelaku usaha tersebut.
“Data center terdiri dari dua bagian yaitu server sebagai tempat menampung data dan fisik gedung sebagai tempat meletakan server. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan Pemerintah dapat memangkas anggaran yang sangat besar. Terlebih lagi di saat ini anggaran Pemerintah sudah sangat besar untuk menghadapi pandemi Covid-19,” ujarnya, Sabtu (3/7/2021).
Menurut Ardi tren saat ini di era industri TIK adalah kolaborasi dan hybrid sehingga Pemerintah tidak perlu membangun gedung data center yang besar. Pelaku usaha penyelenggara data center di Indonesia, ujar Ardi, telah memiliki infrastruktur data center berstandar internasional.
Lebih jauh lagi, penyelenggara data center Indonesia mampu menyediakan data center spesifikasi Tier 4, spesifikasi tertinggi untuk standar data center internasional.
Dengan kondisi seperti itu, Pemerintah dapat langsung memanfaatkan data center tersebut untuk difungsikan sebagai Pusat Data Nasional tanpa harus memboroskan anggaran.
Dia menilai untuk membangun gedung data center diperlukan dana sangat besar dan waktu sangat panjang. Dengan melihat kondisi tersebut, Ardi menilai Pemerintah bisa melakukan kolaborasi dan memanfaatkan resources yang sudah ada seperti yang dimiliki IDPro.
"Sehingga, dengan kolaborasi dan tanpa membangun fisik gedung tempat data center, Pemerintah akan menghemat anggaran tidak kurang dari 60 persen dari yang dialokasikan untuk membuat fisik data center. Selain itu risiko Pemerintah juga bisa ditekan,"ujar Ardi.
Dia mengingatkan jangan sampai Pemerintah hanya memikirkan infrastruktur fisik seperti gedung dan mesin server tanpa mempertimbangkan SDM yang mereka miliki.
