Bisnis.com, JAKARTA - Proyeksi kebutuhan satelit untuk konektivitas dapat meleset, seandainya pemerintah memindah anggaran belanja yang awalnya untuk komunikasi, dialihkan ke kebutuhan lainnya. Kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran memegang kendali bisnis satelit di Tanah Air.
Anggota Dewan Profesi dan Asosiasi Masyarakat Telematika Indonesia Kanaka Hidayat mengatakan saat ini pendorong utama bisnis satelit masih berada di pemerintahan, sedangkan pemerintah bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memesan layanan konektivitas dari satelit.
Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah, kata Kanaka, memiliki prioritas yang berbeda-beda, termasuk ihwal akses layanan konektivitas. Seandainya APBN kementerian dan lembaga turun, mereka berpeluang memangkas belanja untuk telekomunikasi, yang berdampak pada bisnis satelit.
“Pemerintah akan bergantung pada APBN masing-masing kementerian yang berkepentingan. Pertumbuhannya kebutuhan kemungkinan tidak sampai 65 persen,” kata Kanaka, Jumat (25/6/2021).
Kanaka mengatakan tingginya kebutuhan terhadap konektivitas saat ini disebabkan kebutuhan pemerintah atas komunikasi Satelit Satria sedang tinggi, sehingga telah mengubah pasar satelit yang lagi lesu menjadi industri yang cukup aktif.
Dia mengatakan meski bisnis satelit juga digunakan oleh pelanggan korporasi maupun UMKM dan ritel, pertumbuhannya selama ini biasa-biasa saja.
Pertumbuhan bisnis satelit, kata Kanaka, bahkan sempat goncang karena datangnya teknologi-teknologi baru yang menawarkan lebih banyak kelebihan kepada pelanggannya, dibandingkan dengan satelit.
Kanaka berpendapat meski banyak pelaksana usaha yang masih berbasis teknologi lama atau menggunakan satelit, secara keseluruhan tidak ada lonjakan besar, sampai adanya kebutuhan pemerintah yang cukup signifikan yang memberi permintaan ekstra ke pasar satelit.
Pemerintah sedang mendorong konektivitas karena sadar bahwa konektivitas mendorong aktivitas yang akhirnya diharapkan dapat mendongkrak ekonomi.
“Bukan berarti tanpa pemerintah tidak ada bisnisnya karena kebutuhan swasta tetap ada, hanya tidak sebanyak pemerintah,” kata Kanaka.
Sekadar informasi, saat ini pemerintah bekerja sama dengan konsorsium PSN sedang membangun Satelit Multifungsi Satria. Satelit berkapasitas data besar atau high throughput satellites (HTS) itu rencananya mengorbit pada 2023.
Satria memiliki kapasitas sebesar 150Gbps, dan rencananya akan menyuntikan internet ke 150.000 titik. Dalam wawancara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan 150.000 titik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan; 93.900 sekolah dan pesantren; 47.900 kantor desa dan kelurahan; dan 4.500 titik layanan publik lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
