Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kominfo Serap Aspirasi Masyarakat untuk 7 Aturan Baru

Kementerian Kominfo menyerap aspirasi masyarakat terhadap lima Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan dua peraturan pelaksana turunan dari UU Cipta Kerja.
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 29 Maret 2021  |  15:23 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memberikan sambutan saat acara penandatanganan kerja sama pembangunan satelit Satria di Jakarta, Kamis (3/9/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memberikan sambutan saat acara penandatanganan kerja sama pembangunan satelit Satria di Jakarta, Kamis (3/9/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan kegiatan serap aspirasi terhadap lima Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan dua peraturan pelaksana turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan Kemenkominfo akan mempertimbangkan seluruh masukan dan usulan yang disampaikan oleh para peserta. Dia berharap seluruh usulan dan masukan berorientasi pada masa depan.

“Kementerian Kominfo akan mempertimbangkan seluruh masukan dan usulan yang disampaikan, yang diharapkan tentunya bersifat forward looking,” kata Johnny dalam konferensi virtual, Senin (29/3/2021)

Selain berorientasi pada masa depan, harapan Johnny, masukan dan usulan juga berorientasi pada kepentingan nasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Sekadar informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK) dan PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar) pada 2 Februari 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menyelesaikan 5 Rancangan Peraturan Menteri (RPM) turunan dari PP tersebut.

Johnny mengatakan keberadaan kelima RPM diharapkan mendorong tercapainya tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya untuk terselenggaranya Program Transformasi Digital Indonesia, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri pos, telekomunikasi dan penyiaran, serta optimalisasi sumber daya terbatas spektrum frekuensi radio.

“Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Kita ciptakan kepastian hukum dan kepastian berusaha yang lebih memberdayakan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif,” kata Johnny.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kominfo
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top