Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) mendukung rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ingin menyediakan spektrum frekuensi khusus aparatur sipil negara (ASN) dan pemerintahan, selama digunakan untuk kedaruratan.
Wakil Presiden Direktur 3 Indonesia Danny Buldansyah mengatakan secara garis besar perseroan mengetahui mengenai rencana alokasi spektrum frekuensi khusus ASN dan pemerintahan. Pembahasan saat itu masih bersifat umum, belum sampai ke tahap detail.
Danny mengatakan hakikatnya perseroan menyambut baik rencana tersebut jika digunakan untuk sebuah sistem komunikasi yang membutuhkan alokasi frekuensi khusus. Tetapi, jika frekuensi digunakan untuk aktivitas ASN lainnya – seperti komunikasi sehari-hari - Tri mempertanyakan tujuan tersebut.
“Jika untuk kedaruratan bisa dilakukan tetapi tentunya di saat-saat darurat, misalnya untuk bencana dibutuhkan spektrum yang tidak boleh diganggu, tidak boleh overload biar bisa koordinasi cepat. Kalau untuk kebutuhan sehari-sehari belum tahu kenapa harus khusus,” kata Danny kepada Bisnis, Senin (22/3/2021).
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan pada pembahasan terakhir, frekuensi hanya akan digunakan saat kebencanaan.
Ian yang ikut terlibat dalam pembahasan spektrum frekuensi khusus ASN dan pemerintahan menekankan ASN tidak diperbolehkan menggunakan untuk berkomunikasi dengan sesama ASN. Frekuensi khusus hanya digunakan saat kondisi darurat atau sedang ada bencana.
“Misalnya sedang ada banjir maka ASN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikan bisa menggunakan itu juga untuk keperluan khusus,” kata Ian.
