Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat meragukan langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjaga keamanan data masyarakat saat melakukan registrasi kartu Subscriber Identity Module (SIM) dengan strategi autentikasi biometrik.
Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sedang menyempurnakan regulasi mengenai autentikasi biometrik.
Nantinya setelah pengguna memasukkan data-data yang diperlukan, operator seluler akan melakukan validasi data calon pelanggan (NIK dan nomor KK) ke Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.
Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya menilai bila strategi tersebut bisa dijalankan dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat. Tetapi, dia masih meragukan kemampuan pemerintah melihat beberapa kasus kebocoran data Dukcapil yang pernah terjadi.
“Jadi, sebaiknya dibereskan dulu pengamanan data dukcapil dan kalau sudah sempurna baru menerapkan pengamanan biometrik. Pasalnya, secanggih apapun metode yang digunakan, kalau pengelolaan datanya tidak baik, percuma dan rentan disalahgunakan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (22/10/2020)
Lebih lanjut, dia menjelaskan jika data biometrik sudah terkumpul dengan baik, tetapi tidak diamankan oleh Dukcapil akan menimbulkan masalah baru yang lebih berbahaya.
“Seperti semua data biometrik yang tersimpan dienkripsi dan tidak bisa diakses sembarangan oleh pihak yang tidak berhak. Maka, malah ini akan menjadi masalah yang lebih besar jika data biometrik tersebut bocor,” katanya.
Dia pun mengatakan bahwa untuk mengamankan kartu SIM card, pemerintah tidak perlu memakai metode yang rumit seperti biometrik.
Menurutnya, pemerintah cukup memberikan instruksi agar semua operator diwajibkan mengaktifkan mobile carrier PIN.
“Selesai masalahnya. Tidak perlu biaya tinggi dan menunggu Dukcapil siap. Jadi, setiap pemilik SIM card diminta mengaktifkan PIN seperti PIN ATM yang hanya diketahuinya dan harus dimasukkan setiap kali ganti SIM,” ujarnya.
Alfons mengatakan bahwa biometrik memang diperlukan, tetapi langkah tersebut merupakan strategi jangka panjang sehingga Kominfo bisa melakukan strategi jangka pendek terlebih dahulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
