Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjawab isu soal rencana blokir media sosial (medsos) yang akan dilakukan usai merebaknya konten hoaks di masyarakat.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan dalam melawan derasnya arus infodemi, pihaknya melakukan inisiatif berfokus pada yakni level hulu, tengah, dan hilir.
Dia menuturkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memunculkan istilah infodemi yang menggambarkan persebaran hoaks berkaitan dengan pandemi Covid-19. Infodemi itu telah menjadi masalah baru bagi dunia internasional, selain pandemi Covid-19 itu sendiri.
Di level tengah dan hilir, Kementerian Kominfo lebih berfokus pada terbentuknya kerja sama yang komprehensif antaraktor yang krusial dalam penanganan persebaran hoaks di tengah pandemi.
“Kominfo telah bermitra dengan berbagai platform media sosial yang beroperasi di Indonesia untuk bersama-sama melakukan patroli siber terhadap konten-konten bermuatan hoaks,” kata Semuel dalam siaran pers yang dikutip, Selasa (20/10/2020).
Dia menambahkan di level hilir, jika informasi tersebut benar-benar meresahkan masyarakat maka aparat penegak hukum yang langsung menindak. Instansi terkait akan diberikan kemudahan untuk melakukan klarifikasi supaya informasi tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat.
Kemenkominfo menyebutkan hingga Oktober 2020 terdapat 2.020 konten hoaks yang beredar di masyarakat melalui media sosial. Hoaks tersebut dengan temuan jumlah kategori sebanyak 1.197 topik. Dari 2.020 hoaks tersebut, Kominfo sudah melakukan take-down sekitar 1.759 konten.
"Kami telah melakukan beberapa inisiatif kunci yang telah terbukti efektif untuk mengurangi jumlah persebaran hoaks terkait Covid-19. Hingga hari ini telah diidentifikasi 2.020 konten hoaks yang beredar di media sosial," ujarnya.
