Bisnis.com, JAKARTA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bhttps://www.bisnis.com/topic/52680/baktiakti) berencana membagun infrastruktur telekomunikasi last-mile guna menyalurkan internet di 7.904 titik desa.
Sebagian desa yang bakal dapat akses internet tersebut, berdekatan dengan Sistem Komunikasi Kabel bawah Laut (SKKL) Palapa Ring. Jaringan akses atau last- mile adalah istilah dalam industri telekomunikasi yang menggambarkan rantai jaringan telekomunikasi paling ujung atau paling dekat dengan pengguna akhir ritel (pelanggan).
Direktur Utama Bakti, Anang Latif mengatakan bahwa Bakti sedang berusaha melengkapi jaringan yang sudah dibangun operator seluler, dengan membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang secara komersial kurang layak.
Rencananya, terdapat 7.904 desa yang akan disalurkan internet oleh Bakti hingga 2022. Penyaluran akses internet ke ribuan desa tersebut menggunakan jaringan tulang punggung Palapa Ring dan jaringan tulang punggung yang telah dimiliki oleh operator seluler.
Infrastruktur yang telah dibangun akan terhubung dengan pusat jaringan milik operator seluler. Bakti sebagai Badan Layanan Umum (BLU) akan menggunakan skema Kerja Sama Operasional (KSO) dengan operator seluler mitra Bakti melalui skema imbal hasil.
Dalam skema ini operator seluler hanya perlu menyediakan layanan kepada masyarakat. Adapun untuk infrastruktur telekomunikasi di mid-mile dan last-mile – seperti, serat optik, Radio BTS, Radio link Microwave, dan lain-lain -- akan menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Bakti.
Pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat nantinya akan dilakukan imbal hasil dengan Bakti, karena operator seluler telah menggunakan infratruktur telekomunikasi milik Bakti.
Mengenai pembagian imbal hasil, Anang menjelaskan terdapat tiga skema imbal hasil yang masih dibahas dengan operator seluler. Pertama, skema imbal hasil berdasarkan pemaiakan per GB, untuk tiap titik desa, dengan tarif imbal hasil telah ditetapkan di awal.
Kedua, imbal hasil berdasarkan pendapatan rupiah atas tiap titik desa. Ketiga, skema fixed cost. Bakti menetapkan biaya yang harus dibayarkan oleh operator seluler di tiap desa yang telah dibangun infrstruktur oleh Bakti.
“Pembiayaan infrastruktur akan ditanggung oleh pemerintah. Operator seluler tidak perlu mengeluarkan belanja modal. Operator akan mendapatkan pendapatan dari layanan yang mereka sediakan,” kata Anang kepada Bisnis, Jumat (4/9/2020).
Mengenai hak eksklusivitas atas penyelenggaraan di tiap titik desa, dalam dokumen yang diterima Bisnis, Bakti menyampaikan bahwa infrastruktur telekomunikasi milik Bakti dapat menganut skema eksklusivitas – satu titik desa, satu operatora seluer – maupun skema berbagi infrastruk telekomunikasi dengan operator seluler lainnya.
Pembanguan BTS Bakti di 7.094 desa rencananya akan dilakukan pada periode 2020 -2022. Untuk 2020, rencananya BTS akan dibangun di 639 titik, dengan fokus pembangunan di wilayah Nusa Tenggara (233 titik). Kemudian pada 2021, jumlah titik yang akan dijangkau rencananya sebanyak 4.200 titik, dengan fokum pembagunan di wilayah Papua (2.496 titik). Kemudian pada 2022, jumlah titik yang dijangkau sebanyak 3.065 titik, dengan fokus pembangunan masih Papua (1.884 titik).
Untuk melayani ribuan titik tersebut, kata Anang, Bakti akan menggunakan beragam infrastruktur telekomunikasi. Jika lokasi titik berdekatan dengan SKKL Palapa Ring, Bakti akan menarik kabel serat optik. Jika jaraknya sekitar 50 Km dari Palapa Ring, infrastruktur yang digunakan adalah microwave. Adapun, jika titik desa letaknya sangat jauh, infrastruktur yang akan digunakan adalah satelit.
