Bisnis.com, JAKARTA - CEO Facebook Mark Zuckerberg mengaku khawatir negara-negara lain mencoba untuk meniru pendekatan China dalam mengatur internet yang cenderung otoriter.
Dalam sesi wawancara virtual dengan Komisaris Industri Uni Eropa Thierry Breton, Mark menilai China tergolong sebagai negara yang otoriter dan belum sepenuhnya menerapkan asas demokrasi dalam dunia internet.
"Saya ingin terus terang, saya pikir ada model aturan yang keluar dari negara-negara seperti China yang cenderung memiliki nilai yang sangat berbeda dari negara-negara Barat yang lebih demokratis," kata Zuckerberg seperti dikutip dari The Verge, Selasa, (19/5/2020).
Peringatan tersebut bukanlah yang pertama keluar dari Mark. Dia beberapa kali mengkritisi langkah China yang terlalu otoriter dalam melakukan penyensoran terhadap konten di internet, sehingga membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.
Kendati demikian dia tidak menampik perlunya filterisasi terhadap konten-konten yang ada di dunia maya. Untuk itu dia menyarankan adanya kerja sama antara pemerintah dan perusahaan digital untuk mengendalikan konten berbahaya seperti hoaks dan sebagainya.
Facebook berharap bahwa pesan kebebasan berbicara akan menyebabkan regulator melihat perusahaan sebagai sekutu terhadap internet yang lebih otoriter, daripada target untuk regulasi yang lebih ketat.
Sejalan dengan itu, Zuckerberg memuji Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa (UE), yang menerapkan perubahan untuk bagaimana Facebook, Twitter, Google, dan perusahaan internet lainnya dalam mengumpulkan data pengguna di UE.
Hal senada pun diungkapkan oleh Thierry Breton. Politisi asal Prancis itu mengatakan bahwa bekerja bersama akan menjadi kunci bagi pemerintah dan perusahaan internet untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas masyarakat di dunia maya.
“Saya pikir kita harus memahami itu, terutama untuk pasar digital. Dan lebih dari itu, untuk masyarakat dalam mengakses informasi pada umumnya," tambahnya.
