Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Harus Atasi Kebocoran Data Pribadi, Ini Jenis Modusnya

Pembobolan data pribadi pengguna situs jual beli daring seharusnya menjadi cambukan bagi pemerintah untuk lebih serius lagi dalam mewujudkan keamanan siber.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 16 Mei 2020  |  10:09 WIB
Pemerintah Harus Atasi Kebocoran Data Pribadi, Ini Jenis Modusnya
Kejahatan online - Ilustrasi/mirror.co.uk
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Belum lama publik digegerkan dengan ramainya kabar bahwa ada lebih dari 91 juta data pengguna Tokopedia yang dicuri. Kasus ini pertama kali dibeberkan oleh akun Under The Breach yang mengklaim sebagai penyedia layanan pemantauan dan pencegahan kebocoran data dari Israel.

Selang beberapa hari, situs jual beli online Bukalapak ditenggarai turut diretas. Mulai dari email, nama pengguna, password, salt, last login, email Facebook dengan hash, alamat pengguna, tanggal ulang tahun, hingga nomor telepon ini dijual oleh dua akun peretas di forum yang sebelumnya menjadi tempat penjualan 91 juta pengguna Tokopedia.

Pakar Digital, Anthony Leong mengatakan Indonesia harus lebih serius menangani masalah ini. Dia menilai, Indonesia menjadi negara sasaran serangan siber kedua terbesar di Asean saat ini setelah Vietnam karena transaksi di online naik 450-500 persen karena situasi pandemi.

"Kebanyakan kita masih cenderung acuh dengan potensi kejahatan yang diakibatkan dari kebocoran data pribadi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, hingga alamat," ungkap Anthony dari siaran pers dikutip Bisnis.com, Sabtu (16/5/2020).

Dia menjelaskan salah satu bahayanya adalah penipuan berbasis rekayasa sosial seperti dengan mengatasnamakan orang terdekat dengan informasi yang cukup detail.

"Manipulasi psikologis pengguna merka maksimalkan," ujar Anthony Leong.

Menurut pengamatan Anthony sekelompok peretas dengan nama ShinyHunters mengklaim memiliki data pengguna dari 10 perusahaan digital. Total data pengguna yang dihimpun mencapai 73,2 juta, dengan 1,2 juta di antaranya disebut merupakan data pengguna dari Bhinneka.com.

Kelompok tersebut merupakan pelaku yang sama di balik peretasan data pengguna Tokopedia beberapa waktu lalu.

Anthony memerinci, pada saat semua work from home dan intensitas penggunaan internet makkn masif, maka perihal cyber security ini semakin rentan. Situasi kebocoran data Indonesia merupakan hal yang seharusnya ditanggapi dengan lebih serius oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.

Apalagi Indonesia berbeda dengan yang terjadi di luar negeri, kesadaran digital sudah cukup tinggi sehingga publik biasanya akan langsung menuntut. Mungkin harus ada sanksi dulu, yang bersangkutan di suspend sementara agar memperbaiki sistem mereka terlebih dahulu.

"Ini data yang sangat besar jangan sampai kita anggap remeh," tambahnya.

Pengusaha muda yang kini menjabat sebagai Ketua Hubungan Media Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menambahkan walaupun belum ada kabar mengenai data pembayaran seperti rekening bank dan kartu kredit yang bocor, dia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera mengganti password dan melakukan pergantian setiap 3 bulan sekali.

Dia menyebut, kejadian ini dapat diambil sebagai pelajaran bagi Tokopedia dan Bukalapak, dan situs jual beli daring dan e-commerce lainnya untuk lebih serius dalam menjaga data penggunanya. Masyarakat juga harus lebih peduli dan hati-hati terhadap dampak pencurian data pribadi seperti penipuan.

"Sebaiknya tidak menggunakan satu password untuk semua akun digital yang dimiliki. Karena situasi paceklik ekonomi imbas wabah Covid-19 membuat kriminalitas bertambah," kata Anthony.

Anthony mengatakan kasus-kasus penipuan dengan teknik rekayasa sosial dengan memanipulasi psikologis, dari masa ke masa caranya pun berubah. Misalnya pada periode 2013 hingga 2017, modus penipuan berbasis rekayasa sosial rata-rata menggunakan topik undian berhadiah, advance-fee scam, peretasan e-mail perusahaan, pemalsuan website, phising, dan "mama minta pulsa."

Sementara pada 2018 modus pun berbeda lagi. Anthony mengatakan pada 2018, topik manipulasi psikologis mulai berkembang dengan meminta akses kode OTP untuk transaksi finansial para korban, dan meminta kode verifikasi penyedia jasa telekomunikasi melalui sms atau telepon.

Adapun pada 2019, strateginya pun mulai berkembang dengan menghubungi pengguna pemilik dompet elektronik untuk menapatkan OTP dengan kedok mendapatkan hadiah, atau modus penipuan dengan meminta kode verifikasi aplikasi olah pesan, hingga call forwarding.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perlindungan data pribadi StartUp
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

back to top To top