Bisnis.com, JAKARTA -- Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), perluasan penerapan perangkat Internet of Things (IoT) di Indonesia dipastikan terus berlanjut. Meskipun, potensi nilai bisnis yang telah diperkirakan sebelumnya mau tidak mau harus terkontraksi cukup signifikan.
Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia (Asioti) Teguh Prasetya mengatakan pandemi Covid-19 mengurangi potensi nilai bisnis yang diperkirakan dapat mencapai Rp444 triliun pada 2022 dengan 400 juta perangkat terpasang menjadi sekitar Rp355,2 triliun atau turun 20 persen.
Menurut Teguh, hal tersebut merupakan dampak dari banyaknya korporasi yang berhenti beroperasi karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta berkurangnya suplai dari luar negeri karena dampak dari lockdown yang masih diberlakukan di banyak negara pemasok.
Adapun, negara pemasok utama komponen-komponen IoT ke Tanah Air antara lain China, Malaysia, dan India.
Sebagai strategi untuk mengoptimalisasi upaya penerapan perangkat IoT, Asioti bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain melakukan pergeseran strategi penetrasi dari luring menjadi daring.
"Saat ini, pendekatan ke seluruh pemangku kepentingan dilakukan pihak asosiasi lewat media daring. Selain itu, dua kali dalam sepekan kami mengadakan webinar selama pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," ujar Teguh kepada Bisnis, Rabu (13/5/2020).
Dengan terus digiatkannya upaya perluasan penerepan perangkat IoT secara daring, asosiasi berharap 80 persen dari total target pemanfaatan 200 juta sensor IoT dengan average revenue per user (ARPU) mencapai US$2 miliar pada 2020 setidaknya dapat direalisasikan tahun ini.
Asioti beserta dengan 585 anggota asosiasi juga terus melakukan instalasi perangkat dan solusi yang diperlukan masyarakat untuk melakukan pecegahan hingga mendeteksi Covid-19.
Teguh mengatakan upaya perluasan penerapan IoT tersebut dijalankan bersama dengan lebih dari 20 anggota asosiasi yang terlibat secara proaktif, mulai dari perusahaan swasta, perusahaan rintisan dan usaha kecil dan menengah (UKM), lembaga penelitian, lembaga pendidikan, hingga perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
