Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah sosok di balik startup yang menjadi orang Istana memantik kontroversi panjang dan berakhir pada tumbangnya nama-nama di balik perusahaan teknologi terkemuka.
Sejak awal penunjukkan staf khusus presiden dari generasi milenial, ruang diskusi publik riuh soal privilese mengapa tujuh orang itu bisa masuk Istana.
Tujuh orang stafsus milenial itu tepatnya diangkat pada 21 November 2019. Mereka adalah Andi Taufan Garuda Putra (32 tahun) selaku CEO Amartha MicroFintech; Putri Indahsari Tanjung (23 tahun) selaku CEO Creativepreneur dan Chief Bussiness Officer Kreafi; Adamas Belva Syah Devara (29 tahun), CEO Ruangguru.
| Baca Juga Enam Startup Paling Heboh Sepanjang 2019 |
|---|
Selanjutnya, Ayu Kartika Dewi (36 tahun) merupakan pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke; Gracia Billy Mambrasar (31 tahun) selaku CEO Kitong Bisa ; Angkie Yudistia (32 tahun) pendiri Thisable Enterprise; dan Aminuddin Maruf (33 tahun) mantan santri yang pernah menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016.
Publik di dunia maya pun terbelah antara mereka yang menilai bahwa presiden membutuhkan orang dengan kredibilitas tinggi. Sisanya, menganggap penunjukkan stafsus tersebut mengandung bias kelas karena ketujuh orang itu relatif merepresentasikan kelompok yang memiliki hak istimewa akibat latar belakang pendidikannya dan keluarganya.
Riuh di dunia maya pun kembali muncul saat beberapa stafsus dianggap menyalahgunakan jabatannya. Andi Taufan Garuda menuai polemik karena melayangkan surat berkop Sekretariat Kabinet tertanggal 1 April 2020 kepada para camat untuk mendukung kerja sama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19.
Tak kuat dengan desakan mundur yang dilayangkan kepadanya, Andi memilih untuk pamit dari Istana pada awal April 2020. Padahal, karirnya tergolong moncer sebelum menginjakkan kaki di Istana.
.jpg)
Dia tercatat sempat berkarir di IBM Global Business Services pada Januari 2008 hingga Juli 2009. Selang setahun yakni pada April 2010, dia merintis platform teknologi finansial, Amartha. Di tangan lulusan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lulusan pendidikan master administrasi publik di Harvard Kennedy School itu, Amartha cukup berkibar dengan pendanaan seri B yang dikantongi.
Pendanaan seri B dikantongi pada akhir November 2019. Pendanaan tersebut diinisiasi oleh Line Ventures yang juga turut menggandeng Bamboo Capital Partners, UOB Venture Management, PT Teladan Utama, dan PT Medco Intidinamika. Tak heran bila perusahaan itu menarik minat investor karena perusahaan pemberi pinjaman itu menyalurkan Rp1,8 triliun sepanjang 2019.
Dari pemberitaan yang terangkum Bisnis, Andi masih menyebarkan visinya di Amartha pada 2020 sambil merangkap jabatan sebagai orang khusus presiden. Sebelum Andi, Adamas Belva Syah Devara telah lebih dahulu memilih langkah angkat kaki dari Istana. Polemik tentang kepentingan pribadi yang membayangi masuknya perusahaan Belva dalam pemenang tender proyek kartu prakerja akhirnya menghentikan langkahnya di ring 1 presiden.
Platform belajar daring Ruangguru yang mengangkat namanya menjadi alasan baginya untuk menyelesaikan karirnya sebagai stafsus presiden. Padahal, pada akhir 2019 Ruangguru mendapatkan suntikan modal senilai US$150 juta atau pendanaan seri C dari General Atlantic dan CGV Capital.
Tak usai sampai menangnya perusahaan Belva dalam lelang proyek kartu prakerja, lulusan kampus top dunia yakni Harvard dan Stanford itu menjadi sasaran kritik tentang induk usaha Ruangguru yang berada di Singapura. Meski Ruangguru dikelola PT Ruang Raya Indonesia yang didirikan pada 2014, publik di dunia maya mempertanyakan kaitan platform tersebut dengan perusahaan Ruangguru Pte. Ltd. yang berada di Singapura.
Pengamat Startup Teknologi, Handito Joewono mengatakan masalah tentang startup teknologi yang memiliki kantor di Singapura atau negara lain bukanlah persoalan baru. Menurutnya, hal itu biasa terjadi.
Beberapa alasan yang membuat para penggagas perusahaan rintisan teknologi membuat perusahaan di luar negeri yakni pertama, dari sisi fasilitas yang diberikan Pemerintah. Dia menilai Singapura menjadi salah satu negara yang menawarkan fasilitas menggiurkan bagi startup.
Kemudahan berbisnis, pembebasan pajak hingga pemberian akses modal membuat para penggagas startup Tanah Air tergiur.
Kedua, kantor startup di luar negeri juga mempertimbangkan keinginan investor mayoritasnya. Seperti diketahui, Jakarta menjadi kota kedua yang menjadi lokasi kesepakatan bernilai jumbo bagi startup.
Ketiga, keberadaan ekosistem startup yang telah terbentuk. Berkembangnya startup tak hanya membutuhkan modal atau visi dari penggagas serta investornya melainkan lingkungan yang mendukung startup untuk berkembang.
“Akhirnya, daftar perusahaan di Singapura. Sebagian besar ditarikin ke Singapura,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/4/2020).
Menurutnya, semakin besar startup dan semakin besarnya komposisi investor asing, semakin besar pula peluang untuk menarik kantor startup ke luar Indonesia. Dia menyebut hanya sekira 30 persen startup di fase awal yang memiliki kantor di Singapura.
Dia menilai seharusnya Pemerintah mulai memikirkan tentang pengelolaan dan pengembangan startup yang lebih terpusat sehingga ekosistem bisa terbentuk.
“Ada yang investornya China atau di luar negeri, 60 persen punya kantor, formalnya di Singapura,” katanya.
LEBIH BAIK MUNDUR
Dikutip dari Tempo, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Ricky Gunawan mengatakan status stafsus yang masih menduduki jabatan strategis di perusahaan masing-masing berpotensi membawa konflik kepentingan. Dia pun menyarankan agar langkah yang sama ditempuh stafsus lainnya.
“Hal ini berlaku bagi stafsus lainnya kalau masih ada yang memegang posisi/jabatan di perusahaan tertentu, lebih baik sekarang mundur supaya kejadian seperti ini tidak berulang,” katanya.
Pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi menilai polemik menjadi beban tambahan bagi presiden. Oleh karena itu, dia menyarankan agar stafsus lainnya mengambil langkah bijak dengan mengundurkan diri karena peran nyata para stafsus tak dirasakan publik.
"Demi menjaga marwah istana dan public trust, sebaiknya seluruh staf khusus milenial mengundurkan diri saja atau Presiden Jokowi membubarkan,” katanya.
