Bisnis.com, SHANGHAI — Minimnya komitmen pemerintah dan industri pada aspek riset dan pengembangan teknologi baru dinilai menjadi tantangan utama rendahnya daya saing Indonesia di industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Hal ini diungkapkan oleh sejumlah dosen universitas asal Indonesia yang hadir dalam event Huawei Connect 2019 yang digelar di Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center. Acara tersebut digelar pada 18-20 September 2019 pekan lalu.
Teknologi yang ditampilkan Huawei dalam pameran itu benar-benar membuat takjub, mulai dari mesin pemilah sampah otomatis, mobil otonom, minibar otomatis, teknologi cloud, hingga teknologi kota cerdas.
Rahasia di balik kemajuan Huawei adalah fokus perusahaan pada divisi riset dan pengembangan. Dari total 188.000 karyawan Huawei, sekitar 80.000 di antaranya bekerja di bidang riset dan pengembangan.
Padahal, divisi ini sangat banyak menghabiskan biaya yang tidak dapat langsung berkontribusi pada peningkatan laba. Ren Zhengfei, pendiri Huawei, dalam salah satu wawancaranya menyebutkan bahwa anggaran riset dan pengembangan tahunan Huawei berkisan antara US$15 miliar hingga US$20 miliar.
Persis hal inilah yang justru banyak dihindari perusahaan-perusahaan lainnya, khususnya di Indonesia.
Indonesia bukannya tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan teknologi unggulan. April lalu, misalnya, mahasiswa Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Malang memenangkan beberapa kategori dalam ajang kontes robotika di Amerika Serikat.
Hanya saja, ekosistem riset dan pengembangan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, sehingga industri TIK asli Indonesia lambat berkembang. Hal ini diakui pula oleh para perwakilan dari universitas asal Indonesia yang hadir di Huawei Connect 2019.
Djagal Wiseso Marseno, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa politik anggaran di Indonesia belum berpihak pada kemajuan teknologi.
Sebagai gambaran, anggaran riset dan pengembangan bagi Kemristekdikti pada outlook APBN 2020 hanya Rp42,2 triliun, sedangkan Kementerian Agama mencapai Rp65,1 triliun. Dengan kata lain, urusan agama di negeri ini lebih diprioritaskan ketimbang riset ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan anggaran tahunan yang terbatas, relatif sulit bagi perguruan tinggi untuk membeli infrastruktur pendukung bagi riset dan pengembangan.
Selain itu, kerja sama antara perguruan tinggi dengan industri juga masih terbatas. Alhasil, temuan keilmuan dan teknologi dari universitas tidak selalu dapat diaplikasikan dalam industri. Struktur industri di Indonesia juga cukup rapuh, sebab kebanyakan hanya membeli lisensi produk luar negeri untuk dipasarkan di dalam negeri.
“Industri kita hanya membeli lisensi. Bagaimana mereka mau bekerja sama dengan perguruan tinggi, kalau dengan membeli lisensi saja mereka sudah bisa mendapatkan barangnya? Tetapi akhirnya jadi follower terus, tidak pernah jadi pioneer,” katanya.
Hal ini juga berimbas pada turunnya minat lulusan SMA untuk menekuni bidang ilmu-ilmu dasar di perguruan tinggi.
Padahal, kata Djagal, statistik dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang tidak mengusai ilmu-ilmu dasar, cenderung menjadi pengikut dalam bidang teknologi, ketimbang menjadi perintis.
Djagal mengatakan, sudah seharusnya Indonesia memilih prioritas industri yang akan ditekuni dan mendukung itu dengan semua instrument yang ada. Huawei, sebagai contoh, lahir dari prioritas yang dipilih China sejak 1980-an untuk fokus pada industri TIK, dan besar karena adanya dukungan penuh dari pemerintah China.
Aries Subiantoro, Ketua Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia, menilai bahwa sudah saatnya dunia industri melakukan evaluasi terhadap orientasi pengembangan bisnisnya.
Selama ini, industri cenderung hanya berorientasi jangka pendek dengan mengejar untung dari pemasaran saja, tetapi mengabaikan peluang jangka panjang melalui riset dan pengembangan teknologi baru secara mandiri.
“Ketika kita mengajak industri bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk riset, hal yang pertama dituntut itu untungnya apa. Padahal, riset ini kan tidak langsung untung, manfaatnya tidak langsung,” katanya.
Aries mengatakan, sejak dahulu kerja sama antara industri dan perguruan tinggi sudah didengungkan, tetapi tidak pernah berjalan lancar. Industri dan perguruan tinggi mempunyai peta jalan masing-masing yang tidak saling bertemu.
Muhammad Salman, Ketua Program Studi Teknik Komputer Universitas Indonesia, mengatakan bahwa banyak mahasiswa Indonesia yang menghasilakan macam-macam produk teknologi di kampus.
Namun, produk itu tidak menemukan industri yang bersedia mengadopsi dam mengembangkannya menjadi produk yang mampu menjawab kebutuhan konkret di pasar.
“Bukan berarti kita tidak buat produk teknologi canggih, tetapi harus ada komitmen keberpihakan, sehingga mereka merasa upaya mereka layak dilakukan. Perlu ada kebijakan untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil mereka,” katanya.
Salman mengatakan, baik pemerintah maupun industri seharusnya siap untuk menjalin kerja sama dengan universitas dan menggelontorkan dana untuk riset dan pengembangan. Peta jalan industri dan universitas harus disinergikan dan memberi ruang bagi pengembangan potensi mahasiswa untuk menciptakan sesuatu.
Dedi Priadi, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kerja Sama Universitas Indonesia, mengatakan bahwa usai kunjugan ke Huawei, pihaknya bersama universitas lainnya akan membicarakan peluang kerja sama di bidang riset dan pengembangan dengan Huawei.
Indonesia masih menghadapi banyak masalah di berbagai bidang, yang tampaknya akan bisa diselesaikan dengan solusi digital. Menurutnya, berdasarkan peta kapasitas dan kapabilitas SDM, Indonesia cukup mumpuni.
“Ini akan kita bawa kepada pimpinan [universitas] dan semoga berlanjut ada pertemuan berikutnya, tentang apa yang bisa kita buat bersama untuk kemajuan kita semua,” katanya.
