Soal Keamanan Data, Bukalapak Samakan Visi dengan Presiden

Bukalapak menyatakan komitmen dan kesamaan visinya untuk melindungi data warga negara sebagai salah satu kekayaan bangsa, sebagaimana yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam Pidato Nota Keuangan di Sidang Tahunan DPR/MPR 2019.
Deandra Syarizka
Deandra Syarizka - Bisnis.com 20 Agustus 2019  |  09:33 WIB
Soal Keamanan Data, Bukalapak Samakan Visi dengan Presiden
CEO dan Founder Bukalapak Achmad Zaky bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf terkait cuitannya di Twitter, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019). - Dok. Setkab

Bisnis.com, JAKARTA — Bukalapak menyatakan komitmen dan kesamaan visinya untuk melindungi data warga negara sebagai salah satu kekayaan bangsa, sebagaimana yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam Pidato Nota Keuangan di Sidang Tahunan DPR/MPR 2019.

CEO Bukalapak Achmad Zaky menyatakan pihaknya memiliki kesamaan visi dengan presiden bahwa data adalah jenis kekayaan baru. Dia menyatakan kekayaan itu bukan semata milik perusahaan melainkan juga amanah dari pengguna yang harus dijaga dengan baik.

“Oleh karenanya untuk makin mewujudkan visi tersebut, kamu telah menyiapkan investasi besar-besaran serta tim yang handal untuk menjaga amanah tersebut.  Kami juga secara khusus telah menyiapkan tim yang bertanggung jawab untuk mengelola data para pengguna kami sesuai dengan azas taat hukum,” ujarnya, Senin (19/8/2019).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut data adalah jenis kekayaan baru bangsa yang kini lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kepala negara menekankan pentingnya keamanan siber untuk menjaga kedaulatan data warga negara.

"Kita harus siaga menghadapi kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi," ujarnya.

Kedaulatan data menjadi salah satu  isu yang disorot Presiden setelah adanya beberapa kabar mengenai upaya peretasan dan jual-beli data pribadi pengguna platform teknologi dan bahkan data pribadi seperti e-KTP dan KK warga negara secara ilegal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
StartUp

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top