Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Penghentian Penjualan Bolt Bagian dari Negosiasi Tunggakan Internux

Pencabutan izin IPFR seharusnya sudah dilakukan pada 19 November karena hingga tenggat pembayaran tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yakni 17 November
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 21 November 2018  |  16:24 WIB
PT Internux - Istimewa
PT Internux - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Tunggakan biaya hak penggunaan frekuensi PT Internux berdampak pada penyetopan penjualan kartu perdana, pulsa dan paket internet Bolt. 

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ferdinandus Setu mengatakan penghentian penjualan kartu perdana, pulsa dan paket internet Bolt memang arahan dari pemerintah. Menurutnya, arahan itu diberikan saat negosiasi. 

"Itu memang arahan dari Kominfo pas negosiasi," ujarnya di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (21/11/2018). 

Seperti diketahui, Internux menghadapi masalah pencabutan izin IPFR. Pencabutan izin IPFR seharusnya sudah dilakukan pada 19 November karena hingga tenggat pembayaran tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yakni 17 November, perusahaan belum memenuhi tagihannya sejak 2016.

Namun, ternyata perusahaan menyodorkan penawaran kepada pemerintah berupa perpanjangan batas tenggat pembayaran agar izin tetap dipegang. Internux menginginkan agar izin penggunaan spektrum frekuensi di 2,3 GHz untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta Banten bisa dipertahankan.

Hingga kemarin, pemerintah masih belum memberikan keputusan apakah akan mengabulkan permintaan perusahaan.

Sebelumnya, melalui keterangan resminya, Presiden Direktur PT Internux Dicky Mochtar mengatakan pihaknya akan memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen kendati pihaknya tengah menghadapi masalah terkait izin penggunaan frekuensi radio (IPFR).

Untuk sementara, katanya, aktivitas penjualan kartu perdana dan isi ulang pulsa serta paket dihentikan sampai pemerintah memberikan lampu hijau.

"Sehubungan dengan hal ini, PT Internux memutuskan untuk sementara tidak menerima pembelian baru dari pelanggan baik isi ulang [top up] maupun paket berlangganan, sampai perseroan mendapatkan arahan dan persetujuan dari Kemenkominfo," katanya. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

first media internux
Editor : Demis Rizky Gosta

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top