Bisnis.com, JAKARTA – Sektor keamanan publik dinilai menjadi persoalan paling penting yang mesti diselesaikan dalam sebuah kota cerdas.
Demikian kesimpulan temuan survei Hitachi Data Systems Corporation (HDS) yang dilakukan kepada para peserta konferensi Safe Cities Asia di Singapura pada Mei lalu. Para responden meliputi para direktur teknologi perusahaan, sektor publik, dan eksekutif bisnis.
Safe Cities Asia adalah acara bagi kalangan komunitas keamanan nasional di wilayah Asia Pasifik yang fokus perencanaan kota berbasis teknologi bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan industri.
Sebanyak 24% responsen mengatakan keamanan publik adalah masalah paling penting, di atas ketersediaan infrastruktur transportasi (22%), dan kemajuan teknologi (17%).
Menurut mayoritas orang yang disurvei atau 44%, pemerintah perlu mengalokasikan belanja hingga US$100 juta dalam dua tahun ke depan untuk memastikan keamanan itu. Beberapa teknologi yang dinilai mendesak disediakan oleh pemerintah adalah video pengawasan atau CCTV (24%), analisa Big Data (19%), dan infrastruktur jaringan telekomunikasi (19%).
Direktur Pelaksana HDS Indonesia Suresh Nair mengatakan temuan survei itu perlu menjadi perhatian para pemimpin daerah yang getol mempromosikan kota cerdas. Pasalnya, bila didiamkan gejala itu akan berujung pada keresahan di tengah masyarakat.
“Solusi teknologi di bidang keamanan publik sudah selayaknya dipertimbangkan oleh pemerintah kota yang ingin menegakkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat sebagai awal perencanaan menuju kota cerdas yang terpadu,” katanya dalam siaran pers, Senin (29/6/2015).
Dia memprediksi Asia Pasifik akan mengalaman perkembangan pesat untuk adopsi kota cerdas pada 10 tahun mendatang. Menurutnya, para responden khawatir bila pemerintah akan lebih fokus pada penghematan dan efisiensi teknologi ketimbang penyediaan keamanan.
Sementara itu, Senior Director HDS Asia Pasifik Tony Field mengatakan kota-kota di Asia Pasifik yang ingin mengimplementasikan solusi teknologi belum berdampak secara terukur bagi bidang keamanan publik.
Meskipun keinginan untuk berinvestasi besar, dia menilai penghalang utamanya adalah kegagalan dalam mengadopsi pendekatan terpadu di bidang keamanan publik.
“Padahal pendekatan yang terpadu dan selaras menjadi pintu masuk bagi kota agar mendapatkan gambar holistik tunggal dari kejahatan di kota mereka.”
