JAKARTA: Menkominfo Tifatul Sembiring menyesalkan adanya tuduhan intervensi vendor asing dalam penataan frekuensi 3G. ”Kebijakan pemerintah yang meminta Telkomsel bergeser dari kanal 3G sat ini sama sekali bukan karena ada intervensi atau tekanan dari vendor asing,” tegasnya kepada Bisnis hari ini. Menurut dia, penataan frekuensi 3G, berupa penambahan satu kanal tambahan kepada operator dan kemudian dilanjutkan dengan penambahan kedua sebesar 5 MHz adalah dimaksudkan untuk merapikan spektrum. Tifatul menegaskan pemerintah sudah memutuskan bahwa kanal 1 dan kedua dialokasikan untuk Hutchison CP (Tri), kanal k3-3 dan ke-4 untuk Axis, kanal ke-5 dan ke-6 untuk Telkomsel dan seterusnya. ”Begitu selesai penataan kanal frekuensi tahap pertama tersebut, baru pemerintah akan buka tender untuk kanal ke-3,” tegasnya. Hasil rapat pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) juga sudah memutuskan Telkomsel yang telah datang duluan di kanal 4 dan 5 diminta pindah ke kanal 5 dan 6 agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis di 3 dan 4. Posisi sekarang adalah Tri berada di kanal 1, NTS (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 kosong. Apabila Telkomsel tetap menolak bergeser dari kanal 4 ke kanal 6, maka Tri dan Axis terancam tidak dapat tambahan kanal 5 MHz. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan keputusan BRTI sudah dibuat dan tinggal menunggu peretujuan Menkominfo. “Apabila sudah dijadikan keputusn menteri, maka yang ada hanyalah melaksanakan atau melanggar, dan tidak ada negosiasi apa pun,” katanya. Seperti diketahui, Center for Indonesian Telecommunication Regulation Study (Citrus) menuduh terdapat tekanan pemain industri global (vendor, investor, dan operator asing) dibalik perebutan spektrum 3G untuk menguasai industri layanan broadband wireless di tanah air. Menanggapi hal itu, anggota BRTI Heru Sutadi mengatakan soal 3G, setiap orang silakan saja berpendapat dan memberi masukan dengan cara-cara elegan. “Tapi sebaiknya pelajari dulu aturan-aturan yang ada, lihat kronologis, baru menanggapi secara komprehensif,” tuturnya. Heru mengungkapkan sejak awal industri telekomunikasi dibangun, mengedepankan industri nasional, jadi amat sangat tidak benar ada intervensi asing. Keputusan yang akan diambil, tambahnya, adalah yang akan optimal bagi industri terutama pemanfaatan frekuensi sebagai sumber daya terbatas. “Isu-isu dipengaruhi asing kan isu yang hanya mencoba menarik perhatian dan seolah-olah memojokkan pemerintah/regulator bahwa keputusan yang akan diambil salah,” kilahnya. Menanggapi hal itu, Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan persoalan ini timbul karena penataan yang lalu tidak memperhitungkan masa depan spektrum. “Sebagai perusahaan milik Negara, kami juga berhak minta tata ulang secara keseluruhan karena masa depan spektrum frekuensi mengarah kepada teknologi yang konvergen, yaitu LTE, kami juga berpikir agar tidak ada kerugian negara oleh Negara,” tegasnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan penataan kanal 3G antaroperator telekomunikasi bisa selesai akhir tahun ini.Dengan selesainya penataan kanal 3G diharapkan bisa menghentikan kisruh yang selama ini terjadi. Di sisi lain, PT Smart Telecom juga meminta 2 kanal 3G untuk layanan selulernya.Direktur Layanan Korporasi Smart Telecom Ubaidilah Fatah mengatakan pihaknya berharap pemerintah memberikan 10 MHz di kanal 3G pita 1.900 MHz."Sebetulnya kalau dapat 10 MHz di kanal 3G, yaitu kanal no. 11 dan 12 sangat menarik, tapi tentunya tetap harus satu paket dengan penyelesaian masalah BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi saat ini," ujarnya.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
