Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menaruh harapan agar program penyediaan internet cepat hingga 100 Mbps di Sekolah Rakyat (SR) dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam menilai inisiatif ini harus dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri, khususnya penyelenggara jasa internet (ISP) lokal.
Dia menyebut, ada sejumlah kegagalan dalam akselerasi pengadaan internet di masa lalu akibat ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan model bisnis yang tepat.
“Kami sudah mencatat beberapa kegagalan akselerasi pengadaan internet hanya karena ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan model ini,” kata Zulfadly saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025).
Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memastikan apakah penyediaan layanan internet akan diberikan kepada satu perusahaan besar atau didistribusikan ke ISP-ISP setempat.
Dia menegaskan, apabila hanya satu penyelenggara yang ditunjuk, maka pemerintah tidak akan memiliki kepekaan terhadap ekosistem yang telah diatur dalam regulasi.
Zulfadly juga menekankan pentingnya program ini menghasilkan manfaat tidak hanya bagi pengguna akhir, tetapi juga bagi para penyelenggara internet tanpa unsur monopoli.
Lebih jauh, dia menyoroti bahwa penyediaan internet cepat seharusnya disertai dengan peningkatan literasi digital agar dapat mendorong inovasi, bukan sekadar konsumsi layanan.
“Kita juga tahu orang Indonesia ketika diberikan fasilitas, malah akan menjadi penikmat fasilitas. Bukan menjadikan fasilitas sebagai landasan untuk menghasilkan inovasi. Artinya, bahwa penting literasi setelah kecepatan internet diberdayakan,” ungkap Zulfadly.
Dia menambahkan, program SR tidak akan mempengaruhi persaingan di industri fixed broadband asalkan pemerintah membagi instalasi secara merata kepada ISP sesuai kapabilitas dan zona daerah masing-masing. Skema ini diyakini mampu memperkuat infrastruktur dan layanan teknis secara lokal.
“Kekuatan infrastruktur masing-masing Penyelenggara berbeda-beda. Ada yang kuat di Jawa namun tidak kuat di Sumatera. Berdasarkan hal tersebut, maka model bisnis terbaik adalah prioritaskan Penyelenggara dari lokal daerah tersebut,” katanya .
Senada, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menegaskan pentingnya pemerataan akses internet berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia menilai kecepatan minimal 100 Mbps kini menjadi standar global yang juga harus diadopsi Indonesia jika ingin bersaing dalam ekonomi digital.
“Layanan internet harus disediakan secara merata di seluruh Indonesia dan berkecapatan tinggi. Banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, sudah menetapkan kecepatan minimal 100 Mbps. Dan kalau nggak mau tertinggal dari persaingan ekonomi digital global, Indonesia juga harus merata,” kata Heru kepada Bisnis pada Minggu (29/6/2025).
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, atau yang dirinya sebut dengan kerja sama penta-helix, melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media.
“Sebab kalau semua dikerjakan pemerintah pasti gagal, sebab SDM terbatas dan anggaran juga terbatas,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menyediakan akses internet cepat di dua SR di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. SR di Sleman mendapatkan koneksi 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa, sedangkan SR di Bantul menerima koneksi 200 Mbps untuk 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.
Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan dua sekolah tersebut nantinya didesain sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto adalah yakni menjadi smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet.
Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan internet 100 Mbps akan hadir di 100 titik Sekolah Rakyat.
Komdigi mendapat penugasan langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) terkait program SR untuk memastikan ketersediaan jaringan internet di seluruh lokasi SR.
“Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat, dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis.
Dia menambahkan, apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, maka Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk memastikan kabel fiber optik ditarik hingga ke titik sekolah. Menurut Wayan, program ini juga memprioritaskan SR yang berada di wilayah belum terjangkau jaringan FO.
“Sehingga ketika SR beroperasi, di semua lokasi SR sudah terdapat jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk layanan internet dengan kecepatan 100 Mbps,” jelasnya.
