Komdigi Sambungkan Internet Cepat 200 Mbps ke Sekolah Rakyat di Yogyakarta

Pernita Hestin Untari
Minggu, 29 Juni 2025 | 11:04 WIB
Teknisi melakukan perawatan di tower Micro Cell di Jakarta, Kamis (9/1/2025)/JIBI/Bisnis/Abdurachman
Teknisi melakukan perawatan di tower Micro Cell di Jakarta, Kamis (9/1/2025)/JIBI/Bisnis/Abdurachman
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan penyediaan akses internet cepat ke dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dua sekolah yang menjadi sasaran awal program ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.

“Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya Hafid dikutip dari laman resmi Komdigi pada Sabtu (28/6/2025)

Adapun SR di Sleman mendapatkan layanan internet berkecepatan 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa dari tiga rombongan belajar. 

Sementara itu, SR di Bantul menerima koneksi lebih besar, yakni 200 Mbps, yang akan dimanfaatkan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.

Meutya Hafid menegaskan SR adalah program Presiden yang diamanahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurutnya program ini merupakan bagian dari komitmen Kemkomdigi dalam mendukung agenda besar transformasi digital nasional. 

“Terutama bagi kelompok rentan. Internet cepat dinilai sebagai elemen vital untuk menunjang konsep smart school yang diusung Presiden,” katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto yang menegaskan bahwa dukungan teknis terhadap infrastruktur digital sekolah akan terus dipantau dan ditingkatkan. Turut hadir pula Kepala BPSDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto. Di sisi lain, bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico. 

“Sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” katanya. 

Peluncuran resmi program Sekolah Rakyat direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 mendatang.

Target Sekolah Rakyat

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.

Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat. 

"Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran," ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkap rencana pengembangan Sekolah Rakyat
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkap rencana pengembangan Sekolah Rakyat

Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan  tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.

Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.

Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik. 

Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan. 

"Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper