Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Vietnam memerintahkan penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir akses ke aplikasi pesan instan Telegram, karena ketidakpatuhan dalam membantu pemberantasan kejahatan siber.
Melansir dari Reuters, Sabtu (24/5/2025) kebijakan ini mengejutkan pihak Telegram yang mengaku tengah memproses permintaan resmi dari otoritas setempat.
Dalam dokumen bertanggal 21 Mei yang ditandatangani oleh wakil kepala Departemen Telekomunikasi di bawah Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam, seluruh operator diminta mengambil langkah pemblokiran terhadap Telegram paling lambat 2 Juni 2025.
Langkah tersebut dilakukan atas permintaan Departemen Keamanan Siber menyusul laporan dari kepolisian bahwa sekitar 68% dari 9.600 saluran dan grup Telegram di Vietnam melanggar hukum.
Pelanggaran yang dimaksud mencakup dugaan kasus penipuan, perdagangan narkotika, serta aktivitas yang diduga berkaitan dengan terorisme, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters.
Kementerian meminta penyedia layanan telekomunikasi untuk menerapkan solusi dan tindakan untuk mencegah kegiatan Telegram di Vietnam.“Pagi ini, kami menerima pemberitahuan resmi dari Otoritas Komunikasi mengenai prosedur pemberitahuan layanan standar yang diwajibkan berdasarkan peraturan telekomunikasi baru. Batas waktu tanggapan adalah 27 Mei, dan kami sedang memproses permintaan tersebut,” kata perwakilan Telegram.
Seorang pejabat dari Kementerian Teknologi Vietnam menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan karena Telegram tidak memenuhi permintaan untuk membagikan data pengguna dalam konteks penyelidikan pidana.Telegram, yang bersaing dengan platform seperti WhatsApp dan WeChat, masih dapat diakses di Vietnam pada Jumat pekan lalu.
Namun, masa depan aplikasinya di negara itu kini berada dalam ketidakpastian, terutama di tengah peningkatan tekanan pemerintah terhadap platform digital yang dianggap tidak mematuhi regulasi lokal. Partai Komunis Vietnam, yang mengontrol pemerintahan satu partai, dikenal menerapkan sensor ketat terhadap media dan informasi publik.
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Vietnam telah meminta berbagai platform global, termasuk Facebook, Google, YouTube, dan TikTok, untuk meningkatkan kerja sama dalam menekan penyebaran konten yang dianggap berbahaya. Menurut dokumen yang sama, Telegram dituduh gagal mematuhi undang-undang yang mengharuskan platform digital untuk memantau, menghapus, dan memblokir konten ilegal.
Bahkan, aparat keamanan menyebut bahwa banyak grup Telegram dengan ribuan anggota diduga digunakan untuk menyebarkan dokumen yang bersifat anti-pemerintah oleh pihak oposisi.
Telegram, yang kini digunakan oleh hampir 1 miliar pengguna global, sebelumnya juga menghadapi sorotan serupa di sejumlah negara. Pada tahun lalu, pendirinya Pavel Durov bahkan sempat ditahan sementara di Prancis terkait isu keamanan data.
Kebijakan pemblokiran ini muncul menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Vietnam yang dijadwalkan berlangsung mulai Minggu ini.
