Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan pelaku usaha data center disarankan untuk berdiplomasi dengan Amerika Serikat (AS)agar tetap mendapat akses ke semikonduktor (cip) kecerdasan buatan (AI) milik perusahaan AS.
Diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan baru pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). Dalam kebijakan ini, Indonesia masuk ke dalam kategori negara-negara yang dibatasi aksesnya ke cip AI untuk data center.
Ketua umum Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (Idpro) Hendra Suryakusuma melihat bahwa kebijakan ini merupakan tantangan yang dapat menjadi peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat oleh Indonesia.
Lebih lanjut, Hendra pun menjabarkan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memitigasi dampak yang terjadi jika aturan ini benar akan diimplementasikan.
Pertama, Hendra menyebut Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi aktif dengan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dimasukkan dalam kategori yang merugikan.
Salah satunya dengan memenuhi persyaratan keamanan dan hak asasi manusia untuk memperoleh status Verified End User (VEU), sehingga akses terhadap teknologi AS tetap terbuka.
Selain itu, mendorong pengembangan ekosistem teknologi lokal, termasuk riset semikonduktor dan pengembangan alternatif chip untuk kebutuhan data center.
“Dengan memberikan insentif kepada perusahaan lokal yang ingin berinovasi di sektor teknologi data center,” ujar Hendra kepada Bisnis, Minggu (12/1/2025).
Hendra menambahkan langkah lain yang adalah diversifikasi sumber teknologi.
| Baca Juga Geliat Investasi Data Center awal 2025 |
|---|
Dia mendorong Indonesia mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan mitra teknologi dari negara lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan chip AI dengan spesifikasi sesuai kebutuhan pasar Indonesia.
Kemudian perlunya juga meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia.
Hendra melihat efisiensi operasional dan penggunaan energi terbarukan untuk menarik lebih banyak investasi asing ke sektor data center Indonesia perlu dilakukan.
“Secara geopolitis kita sudah melihat dengan jelas apa yang terjadi dan ini sangat perlu dicermati. Semoga pemerintah kita memasukkan industri DC sebagai bagian dari industri strategis nasional,” pungkasnya.
Hendra menyampaikan ada tantangan juga dari rencana aturan yang digagas Biden. Salah satunya, jika kebijakan ini tidak ditangani dengan pendekatan strategis, ada risiko Indonesia akan tertinggal dalam persaingan global di sektor data center.
“IDPRO akan terus mendukung anggotanya dan bekerja sama dengan pemerintah serta mitra internasional untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan sebagai pemain utama dalam industri data center global,” ujarnya.
