Top 5 News Bisnisindonesia.id: Kegagalan Perlindungan Data hingga Kelanjutan IKN 2025

Rayful Mudassir
Sabtu, 21 September 2024 | 10:22 WIB
Ilustarasi aktivitas peretasan atau hacking/dok.Kaspersky
Ilustarasi aktivitas peretasan atau hacking/dok.Kaspersky
Bagikan

Bisnis, JAKARTA --- Belum selesai masalah kebocoran data pribadi warga Indonesia pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 beberapa waktu lalu, kini masalah serupa terulang. Sedikitnya 6 juta data pribadi bocor dan diperjualbelikan di situs gelap.

Peretasan tersebut dilakukan oleh peretas Bjorka. Dua tahun lalu atau pada 2022, hacker yang sama sempat meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika dan berhasil mengakses dokumen Badan Intelijen Negara (BIN). 

Data yang diperjualbelikan kali ini berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Peretasan tersebut menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (21/9/2024). Simak selengkapnya.

1.       Peretasan dan Kegagalan RI Lindungi Data Pribadi

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Dari sekitar 6 juta informasi publik yang diretas, nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya masuk dalam dugaan kebocoran data itu.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio.

Setelah mendapat kabar itu, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar segera memitigasi kebocoran data tersebut. 

2.       Produksi Batu Bara BUMI Capai Rekor Tertinggi Nasional

Emiten batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) mencatatkan kinerja produksi batu bara sebanyak 37,7 juta ton pada semester I/2024, naik sebesar 7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 35,4 juta ton.

Capaian produksi emas hitam emiten pertambangan batu bara Grup Bakrie dan Grup Salim itu selama 6 bulan pertama tahun ini menjadi yang tertinggi di antara perusahaan lainnya dalam sektor yang sama di Tanah Air.

“Peningkatan produksi ini didorong oleh performa kontraktor yang lebih baik, serta cuaca yang kondusif, yaitu curah hujan relatif rendah di area tambang KPC [PT Kaltim Prima Coal, anak usaha BUMI],” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

Melihat capaian kinerja produksi bulan berjalan, Dileep menyebut bahwa perusahaan optimistis dapat mencapai target produksi batu bara pada tahun ini di kisaran 78 juta ton—82 juta ton.

3.       Daya Saing SDM Indonesia di Tengah Era Kecerdasan Buatan

Tingkat daya saing keahlian sumber daya manusia (SDM) Indonesia naik dari peringkat 47 menjadi peringkat 46 dunia di 2024. 

Untuk diketahui, pemeringkatan World Talent Ranking (WTR) 2024 dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian tenaga kerja di suatu negara untuk mengisi lowongan pekerjaan baru dan bagaimana bisnis bisa mengembangkan keterampilan karyawan yang ada.

Pada tahun ini, riset IMD WTR 2024 yang menyurvei 67 negara dunia. Riset ini menggabungkan 31 data statistik dan respons survei yang dikelompokkan dalam tiga indikator seperti tingkat investasi dan pengembangan talenta, kesiapan SDM, dan kemampuan suatu negara untuk menarik talenta asing.

Direktur IMD World Competitiveness Center (WCC) Arturo Bris mengatakan beberapa negara memiliki sistem pendidikan yang sangat baik tetapi gagal mempersiapkan SDM mereka dan menarik talenta asing yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. 

Secara dunia, negara tetangga Singapura menduduki peringkat kedua dari 67 negara, kemudian Malaysia menduduki peringkat ke 33, Thailand menduduki peringkat ke 47 dan Filipina menduduki peringkat ke 63.

4.       Berharap Gisco Atasi Duo Tantangan Industri Hijau

Transformasi menuju industri hijau menghadapi dua tantangan berat, yakni akses pendanaan dan adopsi teknologi. Untuk mengatasinya, pemerintah merancang green industry service company (gisco).

Dorongan transformasi sektor manufaktur menuju industri hijau setidaknya telah dimulai sejak lebih dari 1 dekade terakhir. Pada 2015, Menteri Perindustrian Saleh Husin menerbitkan pedoman penyusunan standar industri hijau (SIH) pada pertengahan 2015.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015, SIH merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau.

Terdapat dua pendekatan dalam mewujudkan industri hijau. Pertama, menghijaukan industri yang sudah ada (greening of existing industries). Kedua, membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau (creation of new green industries).

5.       Rencana Pembangunan Megaproyek IKN 2025

Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut. Pembangunan ini akan dilangsungkan dalam empat tahapan hingga berakhir pada tahap terakhir mulai 2045. Tahun depan, proyek ini akan berlanjut dengan sejumlah rencana Pembangunan infrastruktur. 

Saat ini pemerintah tengah membangun tahap pertama IKN berupa infrastruktur dasar berupa jalan, ketersediaan air dan listrik. Selain itu juga dibangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan di area utama kawasan IKN.

Pemindahan tahap awal aparat sipil negara (ASN) juga akan dimulai pada tahap awal ini, yakni meliputi TNI, Polri, dan MPR.

Kawasan IKN dibagi ke dalam tiga kelompok zonasi yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kawasan barat IKN, dan kawasan timur IKN. KIPP akan menjadi tempat bagi gedung-gedung pemerintahan nasional dan fasilitas smart government, juga wilayah perkantoran utama administrasi kenegaraan maupun perwakilan negara lain dan organisasi internasional.

Kawasan Barat IKN akan menjadi tempat perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta (orang dengan keahlian khusus yang dapat menunjang industri nasional), serta perguruan tinggi. Kawasan Timur IKN juga dirancang menjadi tempat perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, hotel bisnis, MICE.

Lalu, bagaimana rencana Pembangunan IKN 2025?

Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Rayful Mudassir
Sumber : Bisnisindonesia.id
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper