Bisnis, JAKARTA— Musim dingin pendanaan atau funding winter untuk perusahaan rintisan (startup) di Tanah Air yang terus mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir diproyeksikan masih akan terus berlanjut.
Chairman of Nexticorn Foundation Rudiantara bahkan menyebut era bakar duit untuk mendanai startup telah berlalu, lantaran sudah mulai terbatasnya modal dari investor. Selain itu, saat ini orientasi investor telah berubah untuk mengejar tingkat profitabilitas startup.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara itu menyebut bahwa saat ini startup baru sudah mulai mengestimasi durasi profitabilitas yang didapat. Dengan begitu, imbuhnya, investor akan masuk menyuntikkan dana di sana.
Berikut beberapa ulasan singkat berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id.
Musim Dingin Pendanaan Startup Masih Berlanjut
Era bakar uang di industri startup pun telah berakhir sehingga perusahaan rintisan dituntut untuk mampu menghasilkan profit setelah mendapatkan suntikan dana. Kondisi yang menurutnya lebih sulit dibandingkan dengan masa awal perkembangan startup di Tanah Air.
Rudiantara mengakui bahwa sempat ada harapan agar pemerintah bisa mengucurkan dana dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, impian itu tidak bisa direalisasikan lantaran terbentur regulasi.
Sebab, lanjut dia, jika pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk investasi startup ke salah satu kementerian dan startup tersebut tidak berhasil maka negara harus menanggung kerugian itu.
“Kita kan tahu startup success rate hanya 10% dalam 5 tahun, 10 tahun tidak lebih dari 5% mungkin 4%. Jadi uang hilang itu kehilangan uang negara, kerugian uang negara. Itu susah,” ujarnya.
Apakah perkembangan industri startup di Indonesia sejalan dengan tren global? Simak uraian selengkapnya pada tautan yang tersedia.
Mitigasi Risiko Pembiayaan & Fintech di Tengah Ancaman Penurunan Daya Beli
Industri pembiayaan dan peer-to-peer (P2P) lending dinilai mampu melakukan mitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat yang tecermin dari pertumbuhan piutang pembiayaan dan pinjaman online atau pinjol pada Juli 2024.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan pada periode tersebut tumbuh sebanyak 10,53% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp494,1 triliun. Sementara itu, industri fintech P2P lending mencatatkan outstanding pembiayaan pada Juli 2024 terus meningkat menjadi 23,97% YoY, sebesar Rp69,39 triliun.
“Tren pertumbuhan pembiayaan yang tetap terjaga memberikan sinyal bahwa industri multifinance dan fintech P2P lending memiliki kemampuan dalam memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat sehingga diperkirakan pembiayaan oleh multifinance dan fintech P2P lending dapat melanjutkan pertumbuhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Senin (9/9/2024).
Jalan Tengah Tarif Cukai Minuman Berpemanis
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempuh jalan tengah dalam kebijakan cukai minuman berpemanis dengan menetapkan tarif 2,5% pada 2025 dan akan naik secara bertahap hingga 20%.
Dalam rapat, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) mencantumkan tarif 2,5% untuk cukai minuman berpemanis dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.
Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024). Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani.
Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah mendalami isu cukai melalui berbagai rapat dan melahirkan tujuh simpulan.
Bersiasat Memperpanjang Umur PLTU Batu Bara
Di tengah agenda pemerintah yang kembali membahas peta jalan atau roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, berbagai cara juga disiapkan untuk menjaga keberlanjutan operasi pembangkit berbahan bakar fosil tersebut.
Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan keamanan pasokan energi di dalam negeri sekaligus mempercepat target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) pada 2060.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa posisi pemerintah Indonesia dalam pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi harus tetap sejalan dengan komitmen kebijakan NZE.
Sejumlah langkah konkret diambil pemerintah agar pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tetap sejalan dengan upaya memenuhi komitmen nol emisi karbon. Selain pensiun dini PLTU, pemerintah juga akan menerapkan clean coal technology (CCT) pada pembangkit yang masih beroperasi.
Racikan Kalbe Meredakan Ketergantungan Impor
Pemerintah telah menggiatkan program change source atau ganti sumber untuk mengurangi ketergantungan akut industri farmasi terhadap bahan baku impor sejak pertengahan 2022. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) punya sederet langkah meningkatkan ketahanan farmasi nasional.
Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudy mengatakan bahwa sebagian besar bahan baku obat yang digunakan oleh industri farmasi itu masih berasal dari impor. Hal ini karena belum tersedianya bahan baku lokal yang memadai.
"Namun, Kalbe terus berupaya untuk mengembangkan produk berbahan baku lokal, misalnya produk herbal, produk minuman dan produk obat biosimilar," kata Kartika kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).
Tak hanya itu, berbagai inisiatif lain pun yang telah dilakukan KLBF, seperti pembangunan fasilitas produksi dalam negeri, khususnya untuk obat generik, biosimilar, dan alat kesehatan. Bahkan, beberapa produk kesehatan juga telah mencapai syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Strategi apa lagi yang ditempuh Kalbe untuk mengurangi bahan baku impor? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.
