APJII
Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam menyampaikan teknologi informasi tidak bisa hanya sekadar memikirkan akses internet semata, melainkan juga kedaulatan data Indonesia. Dia pun berharap dengan latar belakang Presiden terpilih yang berasal dari kalangan TNI mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan Tanah Air.
“Tentunya beliau [Prabowo Subianto] harus paham bahwa sekarang eranya digitalisasi dan di sini potensi kedaulatan hilang hanya karena teknologi informasi yang tidak ditata dengan baik,” tuturnya.
Menurut catatan APJII, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di teknologi informasi. Salah satunya dari sisi industri Internet Service Provider (ISP) atau penyelenggara jasa internet terkait batas bawah harga.
Mengacu survei internal APJII, Zulfadly mengungkap bahwa batas bawah harga berada di rentang 2,5%—5% dari UMK. Untuk itu, ISP tidak boleh menjual harga layanan di bawah rentang harga tersebut. “Supaya ISP-nya nggak sekarat, ISP-nya mampu menjaga kualitas,” terangnya.
Zulfadly menuturkan bahwa batas bawah harga ISP masih harus dikaji dan perlu formulasi yang baik. Berikutnya, moratorium ISP yang diharapkan bisa dikembangkan secara merata di Indonesia.
“Kalau sekarang takutnya banyaknya cuma di satu titik jaja, jenuh di satu titik, tetapi tidak demikian dengan pemerataan ke daerah-daerah lain,” jelasnya.
Permasalahan lain yang perlu dibenahi adalah reseller. Terlebih, online single submission (OSS) sudah mencapai 23.000 yang ingin berusaha menjadi reseller internet.
Sayangnya, dengan minimnya pemahaman, para reseller melakukan praktik yang mengarah ke aktivitas ilegal, imbas tidak memahami konteks menjadi reseller.
“Ini kita perlu kaji kembali, apakah reseller ini perlu ada terhadap jasa, atau mereka perlu ada terhadap infrastruktur. Ini nanti kita kaji kembali di regulasi,” ujarnya.
