Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai bahwa isu kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi penting dalam transformasi agenda pemerintahan mendatang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Peneliti ELSAM Nurul Ismi mengatakan bahwa terdapat langkah-langkah dalam menyiapkan kebijakan dan pedoman teknis terkait implementasi AI. Sederet langkah tersebut dibutuhkan kerangka kerja yang holistik dan terpadu.
Nurul menuturkan, AI harus mendukung visi strategis Indonesia 2045, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun visi dan misi pemerintah baru 2024–2029. Untuk itu, pihaknya merekomendasikan tiga pilar utama, yaitu AI Economics, AI People, dan AI Societal Impact.
“Tentunya dalam optimalisasi tiga pilar tersebut akan sangat tergantung pada penyiapan pilar-pilar pendukung yang selaras dengan berbagai dokumen jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Nurul dalam acara Sarasehan Nasional: Peluncuran Transformasi Policy Manifesto, Rekomendasi untuk Optimalisasi Ekonomi Digital Indonesia di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Namun, ada beberapa pilar pendukung untuk mencapai tiga pilar utama tersebut. Untuk pilar AI Ecomics, salah satunya adalah Indonesia membutuhkan tata kelola terkait klasifikasi dan kejelasan metode penyimpanan data, baik data private maupun data publik untuk menciptakan penggunaan AI.
Selanjutnya, untuk pilar AI People atau mewujudkan sumber daya manusia dalam lingkup AI, maka Indonesia harus fokus pada keterampilan digital seperti AI, data, dan keamanan siber untuk menciptakan lapangan kerja dan ketahanan nasional.
Serta, pilar AI Societal Impact. Nurul menuturkan bahwa perlu ada pilar-pilar pendukung yang dibutuhkan, seperti pemberantasan korupsi, perkembangan agrikultur dan ketahanan pangan, energi hijau dan dekarbonisasi, serta keamanan digital anak dan remaja.
Negara yang Implementasi AI
Lebih lanjut, Elsam juga mengungkap bahwa terdapat beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan AI. Sejumlah negara ini dinilai bisa dijadikan contoh dalam penerapan AI.
Nurul menyampaikan bahws Uni Eropa telah terlebih dahulu mengeluarkan EU AI Acts sebagai suatu landasan atau UU terkait pengembangan AI di Uni Eropa dengan menekankan pendekatan yang berbasis risiko.
Negara lainnya adalah China yang telah menerapkan New Generation Artificial Intellegence Development Plan. Kebijakan ini menargetkan China menjadi kekuatan teknologi termuka di 2030. Begitu pun dengan Singapura yang sudah sejak lama merilis model AI.
“Di Singapura, ternyata sejak 2019, Singapura telah merilis model AI framework dan AI National Strategy. Sebenarnya menjadi dokumen acuan konsultasi publik, adopsi teknologi, dan menjadi dokumen acuan pertama terkait AI di Asia Tenggara,” ujarnya.
Terakhir, Uni Emirat Arab (UEA) juga tengah mengembangkan AI National Strategy dan Smart Dubai on AI Ethics Principles and Guideliness sebagai prinsip dan pedoman dalam penerapan di UAE.
