_1690216930.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. memastikan data-data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terkena serangan ransomware pekan lalu, tidak dapat diselamatkan. Pemerintah memilih untuk mengiklaskan data tersebut, alih-laih membayar tebusan.
"Yang jelas data yang sudah kena Ramsomware ini tidak bisa kita recovery, jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Kita mengidentifikasi ada tenant yang masih memiliki back-up di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam, jadi kira kira jumlahnya 44 tenan," ujar Herlan Wijanarko saat Konferensi Pers di Kominfo, Jakarta, pada Rabu (26/6/2024).
Dia menjelaskan bahwa 44 tenant atau organisasi pemilik data tersebut lalu dimasukan sebagai recovery, lalu berusaha untuk dikontak dan mengklarifikasi dengan para tenan, dan mulai diupayakan untuk bisa diaktifkan kembali layanannya.
"Tentu melalui medium temporer ya, jadi kita punya 2 medium temporer, di PDN 1 dan media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporer," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan untuk tahap kedua, kalau memang tidak ada back up maka akan disiapkan environment yang baru.
"Kita setup ulang, kita implementasikan semua aspek security melalui prosedur yang membuat ini lebih aman, baru kemudian kita buat environment yang baru," ucapnya.
Diketahui, pada 25 Juni 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan sepeser pun permintaan tebusan dari peretas sistem Pusat Data Nasional (PDN).
Pemerintah akan terus berupaya membuka data terenskripsi tersebut memanfaatkan sumber yang ada..
“Tidak akan [pemerintah membayar permintaan peretas]," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Dia mengamini bahwa meskipun mengalami kebobolan, tetapi menurutnya sistem pertahanan siber di Tanah Air tidak lemah. Apalagi, Budi menekankan bahwa saat ini pemerintah tengah mempercepat proses dalam meningkatkan keamanan siber.
“Ya tunggu aja, Tunggu aja ini lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasin. Kami berusaha semaksimal mungkin. Kami lagi evaluasi BSSN lagi forensik,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI, Usman Kansong, mengatakan bahwa sudah ada 5 tenant atau organisasi pemilik data yang pulih pada hari ini. Rabu 27 Juni 2024.
"Kita prioritaskan pemulihan pelayanan publik dan hari ini sudah ada 5 tenant yang pulih, pertama imigrasi Kemenkumham, LKPP layanan Sikap, Kementerian Marves layanan perizinan event, Kemenag si halal, dan [website] Kota Kediri, ASN digital," kata Usman.
Lebih lanjut, dia mengatakan telah mengutamakan pemulihan, dengan jumlah tenant Kementerian/Layanan yang punya data back-up jumlahnya ada 44 tenant.
Kemudian, dia berharap bahwa hingga akhir bulan nanti semoga akan ada 18 tenant yang bisa diperbaiki atau di-recovery.
"Kita berharap setiap hari bertambah tenant atau kementerian/lembaga yang pulih, dan pada akhir bulan ini bisa 18-an di-recovery," ujarnya.
Dia mengatakan Kominfo, Telkom, BSSN dan intansi terkait terus berupaya melakukan pemulihan secara cepat agar pelayanan publik dan akses publik ke kementerian/lembaga tidak terganggu.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menjelaskan data-data di PDNS saat ini dalam keadaan terenkripsi, terkunci dan tidak bisa dioperasionalkan, maka tidak bisa disalahgunakan.
"Enggak [bisa], data ada di data center sementara di Surabaya itu, tapi dia dalam keadaan terenkripsi maka tidak bisa dioperasionalkan. Sudah kita isolasi tidak ada yang bisa mengakses, dan kita putus akses dari luar. InsyaAllah tidak bisa disalahgunakan," katanya, kata Hinsa.
Adapun saat ditanyai, data PDN yang terkena Ransomware sudah di-download atau sudah disimpan oleh peretas, dia mengatakan bahwa tim forensik kini sedang menyelidikinya.
"Itu kan kita forensik kan lagi kerja terus nih, tapi sementara dugaan kita karena sifatnya serangan ini kan mengenkripsi sehingga data itu tersandera, data itu ada di tempat tetapi tersandera karena terkunci," ujarnya.
