_1690216930.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (IDPRO) menduga adanya potensi kehilangan data imbas terganggunya sistem layanan Pusat Data Nasional (PDN) selama tiga hari berturut-turut.
Ketua Umum IDPRO Hendra Suryakusuma menuturkan bahwa potensi kehilangan data itu bisa terjadi, terutama jika pusat data tidak memiliki pencadangan (backup) yang memadai. Terlebih, gangguan PDN yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terjadi lebih dari 1,6 jam per tahun.
“Ini kan ada potensi hilang data, data-data penting, terutama ketika tidak ada backup yang memadai,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis, Minggu (23/6/2024).
Hendra menuturkan bahwa dampak dari kehilangan data itu akan melebar ke seluruh aspek layanan, salah satunya dalam hal layanan imigrasi.
“Ada [potensi kehilangan data]. Jadi kalau dampak kehilangan data itu juga luas, untuk imigrasi bisa jadi beberapa orang yang berindikasi DPO dari Interpol tetapi data imigrasi hilang, dia bisa masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendra menuturkan bahwa terganggunya layanan PDN lebih dari 1,6 jam per tahun ini menimbulkan sejumlah dampak, termasuk dari sisi bisnis seperti kerugian akibat komplain yang terjadi di Angkasa Pura atau departemen imigrasi.
“Dengan downtime kemarin [3 hari] pendapatan yang hilang dari Angkasa Pura, maskapai penerbangan, dan perusahaan logistik itu sepertinya ada domino efeknya,” tambahnya.
Di samping itu, Hendra menuturkan bahwa terganggunya layanan PDN ini juga membuat kepercayaan dari pengguna menjadi hilang.
“Kita [juga] kehilangan kepercayaan dari para pengguna atau para WNA [warga negara asing], mereka bisa saja jadi bad mouthing tentang infrastruktur Indonesia. Jadi kalau yang kehilangan kepercayaan itu masalah reputation hazard,” tambahnya.
Meski demikian, Hendra mengaku belum bisa memperkirakan penyebab dari sistem PDN yang mengalami down, apakah disebabkan physical security atau cyber security.
Namun, mengingat dampak yang sangat besar, Hendra menyatakan bahwa Kemenkominfo harus melakukan langkah-langkah perbaikan yang konkrit dan disampaikan dengan jelas ke masyarakat.
“Ini ada faktor kepercayaan yang harus dipulihkan. Kalau dari Kemenkominfo tidak bisa menjelaskan langkah-langkah pencegahan di kejadian serupa di masa depan, kita harus ketar-ketir terus,” imbuhnya.
Hendra menambahkan bahwa dalam membangun pusat data dibutuhkan infrastruktur IT. Serta, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk bisa menjaga operasional pusat data.
“Kita nggak boleh anggap ini remeh, karena kedaulatan data itu sudah sekarang sudah sama dengan kedaulatan teritorial. Jadi kita nggak tahu ketika ada downtime, apakah ada serangan hacker masuk atau yang lain, yang berdampak luas ke masyarakat ke kita,” tandasnya.
