Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN) makin menambah pelik proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo. Pemerintah berambisi melakukan efisiensi pengelolaan data dengan membangun data center hingga menitipkannya dahulu data yang ada ke Telkom.
Saat ini data center yang disanjung-sanjung pemerintah itu masih dalam tahap konstruksi. Alhasil, pemerintah masih menitipkan server beberapa lembaga dan kementerian ke PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Sayang, data center tersebut kemudian alami gangguan selama 3 hari dan belum pulih.
Pada Juni 2023, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A. Pangerapan mengatakan bahwa pemerintah tengah berusaha membangun Pusat Data Nasional (PDN).
Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), lelaki yang akrab disapa Semmy itu mengatakan bahwa pembangunan PDN merupakan upaya melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar hingga mencapai 2.700 data center. Setiap lembaga pemerintah telah menyiapkan fasilitas data center sendiri sehingga terjadi pemborosan.
Dengan adanya data center nasional, server pemerintahan dapat diletakan di PDN.
“Kami melakukan assessment. Semua instansi berlomba-lomba untuk menyiapkan komputerisasi dan digitalisasi akhirnya menyiapkan ruangan server, jadilah data center. Oleh karena itu, Kominfo melakukan penyederhanaan sistem ini, menjadi satu pusat data,” tuturnya.
Sembari menunggu pembangunan PDN selesai, Kemenkominfo menggunakan PDN Sementara bekerja sama dengan Telkom. PDNS itu pun digunakan oleh puluhan kementerian ratusan pemerintah kabupaten.
“Dari sisi penggunaan, tercatat ada 75 kementerian dan lembaga, 20 provinsi, 169 kabupaten dan 59 kota yang menggunakan,” ujarnya.
Pada 2020 silam, mantan Wali Kota Solo itu menilai pengembangan pusat data di Tanah Air bakal mendatangkan banyak manfaat bagi perusahaan rintisan lokal yang saat ini masih banyak menggunakan pusat data di luar negeri.
Selain itu, PDN dinilai mampu mengundang para pemain global seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google untuk menanamkan modal, dan mengembangkan pusat data di Indonesia.
Proyek kerja sama kemudian dilakukan dengan pemerintah Prancis dengan nilai kontrak 164,6 juta Euro atau setara dengan Rp2,59 triliun tersebut nantinya akan mengikuti standar internasional Tier-4 dan memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 TB.
Pembangunan Pusat Data Nasional pertama di kawasan industri Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat tengah berlangsung dan ditargetkan bisa selesai pada 2024. Namun, hingga saat ini pemerintah masih menggunakan fasilitas sementara berbasis cloud.
Hal ini pun lantas diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Seiring dengan PDN yang masih dalam proses pembangunan, Kominfo menyajikan PDN Sementara yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah maupun Kementerian/Lembaga.
Harapannya, proses migrasi pusat data dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap.
Adapun, PDN sementara memiliki fitur atau layanan layaknya Government Cloud Computing, integrasi, serta konsolidasi pusat data dari instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke PDN.
Selain itu, platform proprietary dan Open Source Software juga tersedia untuk mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE, dan penyediaan teknologi yang mendukung big data dan artificial intelligence bagi IPPD.
