Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap perkembangan terbaru terkait penanganan gangguan yang terjadi pada sistem Pusat Data Nasional (PDN).
Perlu diketahui, layanan PDN terganggu sejak Kamis (20/6/2024). Imbasnya, layanan keimigrasian di dalam negeri terdampak, mulai dari layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor imigrasi, unit layanan paspor, dan unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan.
PDN merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, serta pengolahan data dan pemulihan data.
Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa salah satu layanan yang terganggu adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Layanan Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM).
“Pertama-tama, Kementerian Kominfo menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang dialami Pusat Data Nasional Sementara [PDNS] 2, sejak 20 Juni 2024 sehingga berdampak pada terhambatnya beberapa layanan publik,” kata Semuel melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2024).
Semuel menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan sejumlah langkah pemulihan. Dalam proses pemulihan, Semuel mengatakan bahwa sebagian layanan keimigrasian, seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi.
“Sebagian layanan imigrasi melalui autogate di Bandara Soekarno Hatta telah kembali beroperasi secara bertahap, sedangkan layanan autogate di bandara lain masih terus diupayakan pemulihannya,” ungkapnya.
Kemenkominfo menambahkan bahwa agar proses keimigrasian dapat terus berjalan, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan.
“Kominfo terus melakukan upaya-upaya pemulihan secepat-cepatnya, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan mengutamakan kepentingan publik ataupun pengguna layanan,” imbuhnya.
Semuel menyampaikan bahwa sejumlah upaya tersebut dilakukan secara intensif bersama dengan PT Telkom sebagai penyelenggara Pusat Data, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian RI (Polri), dan kementerian/lembaga terkait.
“Dalam hal layanan keimigrasian, Kementerian Kominfo bekerja bersama dengan Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Setiap perkembangan pemulihan PDNS 2 akan diinformasikan secara berkala,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan bahwa tim teknis sedang bekerja keras untuk mengatasi masalah yang terjadi pada PDN dan mempercepat proses pemulihan agar layanan publik normal bertahap.
“Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan,” kata Budi.
Saat ini, Pusat Data Nasional yang digunakan bersama kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah merupakan Pusat Data Nasional Sementara berbasis cloud.
Budi menjelaskan bahwa penyediaan Pusat Data Nasional Sementara merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lewat Pusat Data Nasional Sementara diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap.
Proses pembangunan Pusat Data Nasional pertama di Cikarang Jawa Barat tengah berlangsung dan diharapkan bisa selesai pada tahun ini. Pemerintah merencanakan akan membangun Pusat Data Nasional di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
