Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) berharap pemerintah dapat mengajak diskusi bersama antara pemain telekomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penetrasi layanan Starlink di Indonesia.
Ketua Umum APJATEL Jerry Siregar mengatakan bahwa diskusi itu diperlukan untuk mengetahui arah dan kebijakan yang dibuat pemerintah seiring masuknya Starlink ke Indonesia. Sebab, dia menilai layanan Starlink kemungkinan besar berpotensi mendistrupsi ekosistem eksisting.
“Kami berharap kita bisa duduk bersama dengan regulator, seperti Kemenkominfo atau para pihak terkait termasuk Kemendang, Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, yang ekosistemnya digitalisasi itu duduk bersama,” kata Jerry kepada Bisnis saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Dia berharap semua pemangku kepentingan, termasuk asosiasi, dipanggil dan diajak diskusi bersama untuk merumuskan peta jalan, fungsi, dan batasan Starlink sehingga menjadi satu rumusan yang penting.
“Sebenarnya ini sangat penting kita berkumpul bersama dengan regulator, dalam hal ini Kemenkominfo. Apalagi kalau bisa [berkumpul] bersama Pak Luhut, karena Pak Luhut yang menyatakan tidak perlu BTS,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) tidak diperlukan lagi seiring dengan kehadiran Starlink di Indonesia.
“Tidak mungkin kita tidak membutuhkan BTS, BTS masih kita butuhkan,” jelas Jerry.
Menurut Jerry, BTS akan tetap dibutuhkan. Untuk itu dia menekankan bahwa apapun jenis teknologi membutuhkan fiber optik, baik 4G, 5G, maupun 6G.
Di sisi lain, Jerry mengungkapkan bahwa industri telekomunikasi telah berinvestasi senilai Rp3.000 triliun selama 30 tahun ke Indonesia. Artinya, industri ini rutin menyetor Rp30 triliun tiap tahun ke negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Nominal yang disumbangkan per tahun dari industri telekomunikasi ini lebih besar dibandingkan investasi Starlink Elon Musk yang Rp30 miliar. Tak heran, pemerintah diharapkan dapat memberikan lapangan pertarungan yang seimbang.
“Dari sumber kawan-kawan wireless atau tower, kalau kita lihat setoran negara bisa Rp20–30 triliun per tahun. Kalau satelit dia paling Rp20–30 miliar,” tuturnya.
Jerry menguraikan bahwa setoran negara senilai Rp20–30 triliun per tahun dari industri terdiri dari Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) hingga Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (USO).
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa nominal yang besar itu tak mengherankan membuat sejumlah asosiasi merasa satelit Starlink seolah-olah diberikan karpet merah dari pemerintah. “Kita sudah investasi mahal Rp3.000 triliun selama 30 tahun, ini tiba-tiba pemain baru kesannya karpet merah,” tandasnya.
