Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram dengan biaya pembuatan platform dan aplikasi di kementerian dan lembaga yang mencapai Rp6,2 trilun.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia atau INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
"Tahun ini saya cek, waktu membikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan digunakan untuk membuat aplikasi baru dan platform baru," ujarnya dalam forum tersebut.
Bahkan, Kepala negara menyoroti bahwa terdapat satu kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. Hal ini dikarenakan setiap pergantian pejabat di Kementerian/Lembaga (K/L), maka menghadirkan aplikasi baru.
“Mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama di daerah ganti Gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” imbuhnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu mencontohkan bahwa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada 400 aplikasi yang hadir. Menurutnya, langkah-langkah seperti ini hanya menunjukkan inefisensi tak hanya dari sisi sistem tetapi juga anggaran.
“Sangking kreatifnya di Kemenkes aplikasi sendiri, pelayanan pajak aplikasi sendiri, pelayanan pendidikan aplikasi sendiri. Semua, kalau sudah ada yang baru apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi. Ruwet, inilah yang ingin kita stop,” pungkas Jokowi.
