Bisnis.com, JAKARTA - China memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa usulan pelarangan TikTok akan menimbulkan dampak buruk bagi negara dengan sebutan Paman Sam tersebut. Anggota parlemen AS dikabarkan telah menyetujui rancangan undang-undang yang dapat menyebabkan aplikasi TikTok dilarang.
Dewan perwakilan AS saat ini sedang membahas RUU yang akan memaksa TikTok memilih memutuskan hubungan dengan China atau angkat kaki dari AS.
Para pejabat AS telah lama menyatakan keprihatinannya terhadap TikTok, dengan alasan potensi risiko keamanan nasional. Pemilik TikTok telah berulang kali menolak anggapan bahwa hal itu menimbulkan ancaman.
Undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Orang Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing. UU ini sekarang diajukan ke Senat untuk mencari dukungan dan persetujuan.
Jika Senat menyetujui, Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
Menjelang pemungutan suara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menuduh AS “menindas TikTok” meskipun AS. Tuduhan ancaman keamanan adalah sesuatu yang tidak terbukti.
“[AS] Tidak pernah menemukan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasional,” kata Wenbin dikutip dari BBC, Kamis (14/3/2024).
Wenbin juga memperingatkan bahwa perilaku penindasan yang tidak dapat dimenangkan dalam persaingan yang sehat ini mengganggu aktivitas bisnis normal perusahaan, merusak kepercayaan investor internasional terhadap lingkungan investasi, dan merusak tatanan ekonomi dan perdagangan internasional yang normal.
"Pada akhirnya, hal ini pasti akan kembali merugikan Amerika Serikat sendiri,” kata Wenbin.
Sebelumnya, Badan Intelijen Amerika Serikat (AS) menduga sosial media TikTok digunakan China sebagai alat untuk memengaruhi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di negeri dengan julukan Paman Sam itu.
Dalam sidang komite intelijen Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines memperingatkan bahwa China kemungkinan akan gunakan TikTok untuk memberikan pengaruh pada pemilu AS 2024.
Melansir dari Reuters Rabu (13/3/2024), ketika ditanyakan oleh perwakilan dari partai Demokrat Raja Krishnamoorthi jika Partai Komunis China akan gunakan TikTok untuk memengaruhi pemilu, Haines mengatakan bahwa dia tidak bisa menyangkal bahwa partai itu akan menggunakanya.
"Kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa China akan menggunakannya," kata Avril Haines.
Haines menjawab pertanyaan itu menyoroti kekhawatiran yang diungkapkan oleh lembaga intelijen AS mengenai penggunaan TikTok dalam pemilihan pada 2022. Laporan Ancaman Tahunan dari Kantor Direktur Intelijen Nasional atau Office of the Director of National Intelligence (ODNI) mengungkapkan bahwa akun TikTok yang dipakai untuk alat propaganda pemerintah China diduga menargetkan kandidat dari kedua partai politik selama pemilihan berlangsung.
"Akun TikTok yang dijalankan oleh kelompok propaganda China dilaporkan menargetkan kandidat dari kedua partai politik selama pemilu Amerika Serikat pada 2022."
Minggu lalu, Dewan yang dikuasai oleh Partai Republik dijadwalkan untuk mempertimbangkan sebuah undang-undang yang dapat memaksa TikTok untuk melepaskan diri dari perusahaan induknya, ByteDance, atau menghadapi larangan nasional.
TikTok menyatakan belum dan tidak akan membagikan data pengguna AS kepada pemerintah China.
Dilansir dari CNN Rabu (13/3/2024) juru bicara TikTok mengatakan kepada CNN bahwa mereka secara rutin mengambil tindakan terhadap perilaku yang menipu, termasuk jaringan pengaruh terselubung di seluruh dunia, dan transparan dalam melaporkannya secara publik.
"TikTok telah melindungi platform kami melalui lebih dari 150 pemilu secara global dan terus bekerja sama dengan komisi pemilu, pakar, dan pemeriksa fakta untuk melindungi komunitas kami selama tahun pemilu bersejarah ini,” katanya. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)
