Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 204 juta data pemilih tetap (DPT) yang dikabarkan sempat diretas hacker dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut dapat digunakan oleh partai politik untuk membaca peta penyebaran pemilih. Namun tidak untuk mengubah hasil pemilu.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan kesiapan teknologi informasi sistem KPU memang sempat menjadi pertanyaan dengan bocornya 204 juta data pemilih dan itu menjadi catatan penting atas pengelolaan data KPU.
Hal ini, menurutnya, bisa menjadi evaluasi untuk KPU pada masa depan untuk melakukan pengelolaan dan pengamanan data pemilih lebih baik.
Namun, dia menegaskan bahwa data yang diduga bocor itu tidak dapat mengubah hasil pemilu, mengingat pemilu masih dilakukan secara manual dengan mencoblos surat suara dan bukan dilakukan secara elektronik
“Jadi kurang tepat kalau dikatakan hasil pemilu bisa diubah atau dihack. Secara teknis [data bocor] mana bisa mengubah hasil pemilu tahun ini secara langsung hanya berbekal data pemilu yang lalu,” kata Alfons kepada Bisnis, Selasa (13/2/2024).
Sebelumnya, pada November 2023, sebanyak 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga telah bocor. Kebocoran data itu disebabkan karena adanya hacker bernama Jimbo yang berhasil melakukan retasan dengan cara phising.
Setidaknya 204 juta data tersebut dijual di dark web seharga 2 Bitcoin atau US$74.000 atau hampir Rp1,2 miliar.
Kondisi peretasan ini diklaim benar-benar terjadi, lantaran angka data yang diretas hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 jiwa.
"Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," kata Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha dalam keterangan resmi.
Sementar itu Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria saat itu mengatakan KPU menyelidiki lebih lanjut dari mana kebocoran data bermula.
“Tapi kayaknya KPU sudah menjelaskan ya bahwa di pihak mereka sepertinya tidak ada kebocoran yang terjadi ya gitu. Lagi diselidiki oleh KPU di mana sumbernya,” ujar Nezar di sela acara peresmian Visi Digital Indonesia 2045, Rabu (13/12/2023).
Sekadar informasi, masyarakat Indonesia akan menjalankan pesta demokrasi Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024). Ratusan juta pemilih akan menentukan pemimpin masa depan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
