Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie meminta agar tidak mempolitisasi kasus dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Budi menjelaskan indikasi awal dari Kominfo, pelaku melakukan pembobolan data karena motif ekonomi bukan maksud politis. Menurutnya, jika kasus tersebut dipolitisasi, nantinya akan timbul kecurigaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
"Ini orang mau merampok data saja, mau menjual jadi komoditas, itu saja. Jadi tidak usah dipolitisir, maksud saya gitu loh, jangan didiskreditkan lembaga KPU, 'bagaimana sih jaga datanya,' nanti jadi orang tidak percaya sama pemilu dan lembaga pemilu," jelas Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Budi mengaku masih menunggu keterangan pasti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan kebenaran kebobolan data pemilih itu. Untuk itu, dia belum dapat menyimpulkan terkait dengan kasus bocornya data tersebut.
Budi menegaskan, dengan adanya indikasi pada kasus tersebut, dapat dijadikan sebuah peringatan untuk KPU agar memperkuat pengamanan sistemnya.
"Yang pasti kami akan terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, BSSN, dan pihak kepolisian, bersama-sama merapikan dan memperkuat sistem supaya lebih baik dan berkualitas," ujarnya.
Sebelumnya, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menjelaskan seorang peretas dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Jimbo juga membagikan sekitar 500.000 data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu unggahannya di situs BreachForums, yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.
Ditampilkan pula beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut. Ini terbilang serupa kasus 2022, di mana peretas Bjorka pernah mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU.
"Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/11/2023).
