Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo belum dapat berkomentar mengenai kelanjutan Satelit Satria-2. Satgas masih menunggu laporan dari para petinggi Bakti.
“Satgas belum berpendapat soal Satria-2. Belum ada telaah yang lengkap dilaporkan oleh direksi Bakti,” kata Ketua Satgas Sarwoto Atmosutarno kepada Bisnis, Selasa (24/10/2023).
Sekadar informasi, Satgas Bakti Kominfo baru saja memberhentikan proyek satelit HBS, yang berperan sebagai satelit cadangan untuk Satria-1. Pembatalan bertujuan untuk optimalisasi layanan Bakti di sejumlah titik, seiring dengan adanya fokus ulang alokasi anggaran di Bakti.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengusulkan agar penghentian proyeks tidak berhenti di HBS. Dia menyarankan Kemenkominfo turut mengkaji proyek satelit Bakti lainnya, dalam hal ini Satria-2, mengingat harga dan manfaat yang diberikan dikhawatirkan kurang sesuai.
Dalam rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024, Satria-2 memiliki kapasitas 2 kali lipat lebih besar dari Satria-1 yaitu 300 Gbps. Tujuan menghadirkan satelit ini adalah untuk memberikan internet yang lebih mumpuni di daerah rural. Berdasarkan catatan Bakti, Satelit Satria-1 awalnya akan melayani 150.000 titik dengan kapasitas 150 Gbps.
Artinya, setiap titik hanya mendapat 1 Mbps. Oleh sebab itu, Bakti berinisiatif mengkhadirkan Satria-2 untuk meningkatkan kecepatan internet yang diterima pada masing-masing titik.
Pada Februari 2022 , Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Johnny dan Duta Besar Owen Jenkins membahas kerja sama Satria-2 yang akan dibangun Airbus lewat pembiayaan UK Export Financing.
Menurut Johnny, Satria-2 telah masuk dalam Green Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga skema yang dilakukan dimungkinkan melalui direct lending ke pemerintah Indonesia. Adapun untuk nilai, dipastikan lebih mahal dari Satria-1 yang menghabiskan dana US$540 juta.
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward menyarankan agar Satelit Satri-2 dialihkan pengadaan anggarannya dari membangun satelit menjadi sewa (opex).
Dia mengatakan sebagai negara maritim yang luas, teknologi VSAT masih dibutuhkan.
“Karena yang diperlukan adalah untuk melayani masyarakat, seandainya teknologi VSAT tetap sebagai salah satu yang dipilih, maka Satria-2 akan didorong sebagai Opex,” kata Ian.
