Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Fadhilah Mathar memastikan tim Satgas untuk melanjutkan proyek BTS 4G ini tidak akan tersandung masalah serupa seperti pendahulunya.
Fadhilah atau yang akrab dipanggil Indah mengatakan Satgas Bakti Kemenkominfo akan terus memastikan program kerjanya sesuai dengan hukum dan dilaksanakan dengan proses yang transparan.
Selain itu, Indah juga akan memperbaiki pondasi governance, risk, dan compliance (GRC) Bakti. Menurutnya, perbaikan ini bukan hanya dari internal melainkan juga pola interaksi dengan mitra ataupun vendor Bakti.
“Insya Allah, kepercayaan pada BAKTI akan pulih, karena kita berangkat menuju 1 tujuan yang sama demi Indonesia inklusif yang lebih baik,” ujar Indah kepada Bisnis, Senin (16/10/2023).
Seperti yang diketahui, proyek pengembangan infrastruktur Bakti BTS 4G ini pernah tersandung kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp8,032 triliun. Kasus ini juga melibatkan eks Menteri Kemenkominfo Johnny G. Plate dan eks Direktur Utama Bakti Anang Latif.
Kasus korupsi ini pun membuat program pengadaan infrastruktur Bakti sempat terhambat. Padahal, proyek pembangunan infrastruktur BTS ini digarap dengan kontrak pada 2020-2024.
Namun, berdasarkan data Maret 2023, proyek BTS ini baru rampung sekitar 26 persen atau 1100 dari 4200 menara per Maret 2023. Adapun jumlah menara yang benar-benar sudah selesai bahkan hanya berjumlah 958 unit.
Oleh karena itu, Indah mengatakan saat ini pihaknya melalui Satgas Bakti Kemenkominfo sedang memprioritaskan pemerataan internet di lokasi layanan publik, desa-desa 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah perbatasan.
“BAKTI akan melanjutkan pembangunannya berdasarkan prioritas yang telah disusun sebelumnya bersama Kementerian Kominfo dan Kementerian/Lembaga lainnya,” ujar Indah.
Selain itu, Indah menambahkan, Satgas Bakti Kemenkominfo juga tengah mempersiapkan pengaktifan satelit Satria-01 yang disebut-sebut akan mulai melayani masyarakat pada Desember 2023.
Pada kesempatan tersebut, Indah mengatakan sumber pendanaan pengembangan infrastruktur proyek BTS 4G dan Satelit Palapa adalah APBN. Adapun APBN yang dimaksud akan berasal dari PNBP USO, PNBP Non USO, dan rupiah murni yang memang dari awal sudah dianggarkan untuk penyelenggaraan jaringan.
“Baluran APBN dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merupakan bentuk afirmasi pemerintah untuk menghadirkan internet di seluruh Indonesia,” ujar Indah.
Selain itu, Indah mengatakan nanti akan ada aliran dana non-pajak yang berasal dari Direktorat Layanan IT untuk Badan Usaha. Diketahui lembaga ini merupakan badan yang melakukan ultilisasi atas Palapa Ring atau backbone internet untuk wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Indonesia.
