Bisnis.com, JAKARTA - Optimalisasi anggaran yang terbatas dinilai menjadi tantangan yang harus disiasati oleh satuan tugas (Satgas) BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam mengebut penggelaran menara telekomunikasi.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga mengatakan pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan material lokal untuk lebih menghemat biaya pembangunan base transceiver station (BTS) 4G di Indonesia.
“Penerapan teknologi dan metode pembangunan yang lebih efisien serta mempertimbangkan penggunaan material lokal untuk mengurangi biaya,” ujar Arif kepada Bisnis, Senin (16/10/2023).
Namun, Arif berpesan, optimalisasi tersebut harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Menurut Arif, hal tersebut penting untuk dilakukan guna menghindari permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
Diketahui, angka pagu alokasi anggaran (pagu definitif) infrastruktur telekomunikasi Kemenkominfo turun 31,17 persen atau sekitar Rp4,4 triliun pada 2024 dibandingkan dengan 2023, yang sebesar Rp13,9 triliun.
Anggaran infrastruktur telekomunikasi merupakan anggaran yang digunakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dalam melakukan pemerataan jaringan. Pada 2023, anggaran infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp13,9 triliun. Sementara itu pada 2024 tercatat sebesar Rp9,56 triliun atau turun sekitar Rp4,3 triliun
Arif mengatakan jika memang dana yang diperlukan masih kurang untuk melanjutkan pembangunan sesuai target, pemerintah dapat dapat melakukan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dari sektor swasta.
Dengan demikian, pemerintah dapat membagi beban investasi dan risiko dengan swasta.
Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN ataupun swasta.
Lebih lanjut, menurut Arif, pemerintah juga dapat meninjau kembali postur anggaran, memprioritaskan proyek-proyek strategis dengan efisiensi anggaran di sektor-sektor lain.
Arif juga menganjurkan adanya koordinasi yang kuat antara berbagai sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun mitra kerja dari sektor swasta.
Dengan demikian, akan ada percepatan dalam proses perizinan, termasuk akses ke lokasi pembangunan menara BTS di wilayah-wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Arif berpendapat pembangunan BTS 4G Bakti dari Kemenkominfo tidak hanya penting untuk mengejar target yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi ataupun memenuhi target pemerataan akses informasi dan komunikasi. Namun juga untuk mendukung penguatan digital Indonesia.
Oleh karena itu, perlu ada komitmen kuat, inovasi, dan kolaborasi antar-sektor untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan sukses tanpa hambatan yang signifikan.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).
Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Kemenkominfo No. 472/2023 itu diketuai oleh Staf Khusus Menkominfo Sarwoto Atmosutarno.
Sarwoto pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2004-2009) dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) periode 2009-2012.
Satgas BTS BAKTI Kominfo memiliki beberapa tugas. Pertama, memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memfasilitasi penyediaan akses internet di wilayah 3T, jaringan serat optik Palapa Ring, HBS dan pengoperasian SATRIA-1.
“Untuk diselesaikan dan dioperasikan dengan tepat waktu, tepat program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Budi.
